TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Dewan Gereja Papua sesalkan diamnya pejabat daerah ketika masyakarat sipil ditembak

papua
Dewan Gereja Papua (DGP) saat melakukan jumpa pers. Jubi-Yance Wenda
Papua No. 1 News Portal | Jubi

Sentani, Jubi – Dewan Gereja Papua (DGP) meminta kepada Kapolda dan Pangdam untuk menghentikan segala tindakan represif kepada rakyat yang menyampaikan aspirasi di muka umum dalam bentuk apapun.

Dewan Gereja prihatin dengan tindakan TNI-Polri yang menembak para pendemo yang menolak Otonomi Khusus dan pemekaran Provinsi baru, di Dekai, Yahukimo pada Selasa, 15 Maret 2022.

Keprihatinan juga disampaikan karena pejabat daerah hanya diam saja, ketika masyarakat sipil ditembak.

“Tindakan represif tersebut mengakibatkan dua orang mati tertembak, delapan orang mengalami luka tembak; tiga orang kritis, dan lima orang rawat jalan, dua orang ditahan di Polres Yahukimo,” kata Presiden GIDI, Pdt. Dorman Wandikbo, ketika menjawab pertanyaan wartawan Jubi, pada Selasa (22/3/2022).

Ruang demokrasi ditutup rapat sehingga rakyat yang menjadi korban.

“Kami dewan gereja juga bertanya, rakyat menolak pemekaran wilayah itu bukan baru kali ini dan pada tahun 2013 gubernur Papua, MRP, DPR Papua, gereja dan masyakarat sudah tolak,” jelas Dorman.

Dewan gereja juga menyesalkan pejabat daerah baik Bupati dan DPR yang tidak melihat situasi di daerahnya masing-masing.

“Kami dewan gereja sangat menyesal pemimpin daerah yang Orang Papua, tapi tidak melihat hal ini dengan baik. Ketika masyarakat menyampaikan aspirasi, bupati-bupati harus temani dan didiskusikan, ini bukan masalah Yahukimo. Ini masalah Papua,” jelasnya

Menurut Dorman, orang atau daerah yang mengerti akan menyampaikan aspirasi dengan damai dan aman.
“Bagi yang lain yang sudah mengerti tentang situasi Papua, jalan damai dengan baik, lalu hanya terjadi kekacauan di suatu Kabupaten ini sangat keliru sekali,” tutur Wandikbo.

Sementara itu presiden Baptis West Papua Pdt. DR Socratez Sofyan Yoman juga mengatakan, pemekaran itu ada syaratnya, lalu kenapa harus dipaksakan.

“Jumlah penduduk harus jelas, jumlahnya sedikit kok pemekaran harus ada, harus ada kriteria-kriteria pemerintah yang jelas , baik SDM, SDA, dan wilayah,” ucap Socratez.

Sejak Papua masuk ke pangkuan NKRI, semua diatur oleh militer. “Penguasa sipil diatur oleh militer mereka harus begini dan begitu, mereka juga takut sebagai manusia (*)

Editor: Syam Terrajana

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us