Sorong, Jubi – Dialog antara pemerintah pusat (Jakarta) dengan orang Papua yang diperjuangkan Jaringan Damai Papua (JDP) bisa dimulai dari MSG (Melanesian Spearhead Groups) dan forum Pasific Island Forum (PIF).
Dalam perkembangannya pasca MSG Summit, Juni 2015, ditegaskan pemimpin negara-negara anggota MSG bahwa pihaknya menerima ULMWP sebagai observer member dan menerima Republik Indonesia yang diwakili lima provinsi Melanesia Indonesia (Melindo) yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai associate member. Dimana tujuannya adalah agar kedua pihak (Indonesia dan ULMWP) bisa duduk dan berbicara (dialog) guna menyelesaikan konflik dan persoalan di Tanah Papua selama ini.
“ Itu artinya Dialog Papua-Indonesia ke depan tentu dapat difasilitasi pula oleh Ketua MSG dan para pemimpin negara-negara anggota MSG,” kata Direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussi kepada Jubi di Sorong, Papua Barat, Kamis, (17/9/2015).
Ia melanjutkan bahwa dialog tersebut bukan saja menjadi urusan internal Indonesia, tetapi menjadi kepedulian dan urusan regional, bahkan internasional, sepeninggal ULMWP dan Indonesia diterima sebagai bagian dari negara-negara MSG Juni 2015. Maka JDP dianggap memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam kapasitasnya sebagai fasilitator yang senantiasa setia mengkomunikasikan tentang pentingnya jalan damai melalui dialog yang dapat ditempuh guna membahas dan mencari penyelesaian terhadap berbagai masalah dan konflik sosial-politik di Tanah Papua yang sudah terjadi lebih dari 50 tahun ini.
Seorang tokoh pemuda Sorong Raya, Klois Yablen mengatakan, pemerintah pusat perlu menjalin komunikasi baik dengan JDP dan pemimpin negara-negara MSG dalam merancang pola, sistem, mekanisme, format dan prosedur penyelenggaraan dialog yang dimaksud. Rakyat Papua, di pihak lain sudah harus menyiapkan format dan materi yang hendak dibahas dan dicari jalan penyelesaiannya serta tawaran solusi pada dialog tersebut.
“Menurut saya, langkah progresif yang telah didorong selama ini oleh JDP dalam mendorong upaya menjadikan Papua Tanah Damai melalui Dialog Jakarta-Papua kini dan ke depan bakal menjadi urusan regional di kalangan negara-negara MSG dan PIF, bahkan menjadi urusan internasional yang sulit dihalangi oleh Pemerintah Indonesia,” kata Yablen. ( Niko MB )
