Follow our news chanel

Diduga ada yang menghambat proses eksekusi aset PT Kodeco Mamberamo

Papua
Para mantan karyawan PT Kodeco Mamberamo saat menggelar pertemua beberapa waktu lalu - Jubi/Dok Kuasa Hukum.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Kuasa hukum 957 mantan karyawan PT Kodeco Mambaeramo, Rudi Sinaba menduga ada oknum-oknum pejabat di daerah yang berupaya menghambat proses eksekusi sejumlah aset perusahaan yang telah diputus pengadilan sebagai objek sita.

Ia mengatakan, pada 2006 silam Pengadilan Negeri Tangerang menerbitkan surat pelaksanaan eksekusi terhadap sejumlah aset milik perusahaan industri kayu itu, untuk membayar hak karyawan yang tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan.

Penerbitan surat pelaksanaan sita eksekusi aset itu, berdasarkan putusan Panitia Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) di Jakarta nomor : 2119 / 2190 / 21-2/XXVI / I / PHK /12 – 2004, tanggal  23 Desember 2004.

P4P mengabulkan gugatan ratusan mantan karyawan PT Kodeco Mamberamo yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK pada tahun 2000, tanpa pesangon.

“Setelah penetapan pelaksanaan sita eksekusi oleh pengadilan pada 2006 silam hingga kini, eksekusi tidak dilakukan. Kami menduga ini karena ada intervensi kekuasaan, baik sipil maupun keamanan,” kata Rudi Sinaba melalui panggilan teleponnya, Jumat (20/11/2020).

Menurutnya, pelaksanaan eksekusi semakin sulit dilakukan setelah pada 2007 silam, perusahaan kayu lainnya PT Sinar Wijaya Plywood Industries mengambil alih aset milik PT Kodeco Mamberamo.

Aset yang diambil alih termasuk mesin industri, kapal, kendaraan dan alat berat yang berada di Kampung Dawai, Distrik Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua dan masuk daftar sita eksekusi sesuai penetapan pengadilan.

Loading...
;

“Kita tahu perusahaan ini, bergelimang uang dan ini tempat makan. Kami duga para pejabat daerah dari pimpinan hingga ke bawah, punya tempat makan. Memang susah mau kami lawan,” ujarnya.

Katanya, pada masa jabatan Ketua Pengadilan Negeri Serui periode sebelumnya, pihaknya beberapa kali meminta eksekusi segera dilakukan. Akan tetapi tak ada respons dari yang bersangkutan.

Pihak pengadilan baru memberikan respons positif pada masa jabatan Ketua Pengadilan Negeri Serui kini, yang dilantik awal November 2020 silam.

Meski begitu, proses eksekusi aset hingga kini tidak dilakukan karena tak ada dukungan pengamanan dari kepolisian di sana.
Menurutnya, Ketua Pengadilan Negeri Serui kini menyatakan siap melakukan eksekusi kapanpun. Namun sesuai prosedur mesti ada pengamanan dari aparat keamanan.
“Dukung pengamanan dari kepolisian saat eksekusi, ini menjadi kendala sekarang. Pemda dan pihak kepolisian tidak bisa membantu pengadilan melaksanakan sita ekseskusi,” ucapnya.

Kata Rudi, pihaknya sudah beberapa kali meminta dukungan pengamanan untuk eksekusi kepada Polres Kepulauan Yapen. Akan tetapi tidak mendapat respons.

Ia menilai sikap Kapolres kini sama seperti pejabat sebelumnya. Selalu beralasan pertimbangan masalah Kamtibmas.

“Padahal Serui ini aman-aman saja. Eksekusi tidak akan makan waktu berhari-hari. Kapolres sekarang sikapnya sama dengan yang lama. Mengatakan belum bisa memberikan bantuan pengamanan. Entah kenapa,” katanya.

Ia menambahkan, lantaran tidak mendapat kepastian, para manta karyawan PT Kodeco Mamberamo mendesak Ketua Pengadilan Negeri setempat segera melakukan eksekusi.
Mereka menyatakan jika polisi tidak bisa memberikan pengamanan, mereka yang akan mengamankan proses itu.

Hanya saja, permintaan itu tidak dapat dipenuhi Ketua Pengadilan Negeri Serui, karena sesuai prosedur aparat keamanan yang berhak mengamankan pelaksanaan eksekusi.

“Ketua Pengadilan kini serba salah. Mantan karyawan mendesak dilakukan eksekusi aset, tapi tidak bisa bertindak tanpa pengamanan. Padahal ini perintah undang-undang yang mesti dilaksanakan demi hak hak masyarakat. Namun itu tidak dilakukan karena kepentingan pribadi,” katanya.

Sementara itu, koordinator 957 mantan karyawan PT Kodeco Mamberamo, Constan Pondayar mengatakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, juga tidak peduli terhadap nasib mereka.
Katanya, pihaknya sudah beberapa kali meminta pemkab setempat memfasiltasi penyelesaian masalah itu, namun tidak direspons.

“Beruntung Ketua Pengadilan Negeri Serui kini memberikan respons positif. Hanya saja kini masalahnya proses eksekusi terhambat soal pengamanan dari kepolisian,” kata Pondayar.

Pihaknya mengaku kecewa dengan situasi ini, karena dalam beberapa kesempatan sebelumnya pihak Polres menyatakan siap mengamankan pelaksanaan sita eksekusi.

Akan tetapi katanya, belakang polisi menyatakan menunda bantuan pengamanan pelaksanaan sita eksekusi karena beberapa alasan.

Di antaranya situasi Kamtibmas, personil Polres Yapen dipersiapkan mengamankan pelaksanaan pilkada di Waropen, dan masa pandemi korona. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top