Follow our news chanel

Diduga ilegal, Pemprov Papua didesak periksa kapal pengeruk emas di Nabire

Kapal yang diduga pengeruk emas yang dirakit di kilometer 102 Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire - Jubi. Dok
Diduga ilegal, Pemprov Papua didesak periksa kapal pengeruk emas di Nabire 1 i Papua
Kapal yang diduga pengeruk emas yang dirakit di kilometer 102 Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota DPR Papua utusan wilayah adat Meepago John NR Gobai mendesak Pemprov setempat menurunkan tim memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang sedang dirakit di kilometer 102 Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire. Pasalnya perakitan kapal sepanjang 40 meter dengan tinggi 15 meter itu diduga tidak berizin.

Kapal itu akan digunakan salah satu perusahaan China mengeruk material di sekitar Sungai Siriwo.

“Saya mendesak Pemprov Papua segera menurunkan tim ke lokasi. Memeriksa kelengkapan dokumen perusahaan pemilik kapal itu,” kata John Gobai kepada Jubi, Kamis (25/7/2019).

Kata Gobai,Pemprov sebenarnya sudah mengetahui adanya perakitan kapal ini lewat pemberitaan media. Tak hanya itu ia telah menyampaikan langsung kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua serta Sekda Papua beberapa waktu lalu.

“Sekarang yang ditunggu adalah langkah Pemprov Papua melalui dinas terkait. Jangan terkesan ada pembiaran dan masalah ini seakan hilang seiring waktu,” ujarnya.

Menurutnya, Kepolisian Resor Nabire telah turun ke lokasi belum lama ini. Polisi memeriksa kelengkapan dokumen kapal dan meminta perusahan pemilik kapal tidak mengoperasikan kapalnya sebelum dokumen lengkap. Namun polisi belum dapat bertindak selama kapal tersebut belum beroperasi atau masih dalam perakitan, karena itu merupakan ranah Dinas ESDM.

Loading...
;

“Sekda sudah menyatakan akan bentuk tim. Kapan tim turun? Kalau tak ada uang untuk ke lokasi, panggil Dinas ESDM duduk komisi terkait di DPR Papua dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mengecek perizinannya. Itukan pasti terdaftar,” ucapnya.

Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Alberth Rodja belum lama ini menyatakan telah memerintahkan Kapolres Nabire dan jajarannya mengawasi aktivitas pembuatan kapal tersebut.

“Kalau beroperasi, kami akan lihat apakah memiliki izin atau tidak. Izinnya legal atau tidak. Kalau ilegal kami tindak,” kata Irjen Pol Rudolf A Rodja.

Ia berharap, para pengambil kebijakan lain pro aktif, karena ini bukan hanya ranah kepolisian. Selama kapal tersebut belum dioperasikan, polisi belum dapat bertindak.

“Kapal itu belum melakukan tindakpidana. Itu bukan domain polisi. Kan baru buat kapal, kapalnya untuk apa belum tahu. Jadi jangan tanya dulu ini tindak pidana dan lain-lain. Kalau melakukan tindakpidana saya akan proses,” ujarnya.

Sementara Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM Papua, Fred Boray mengatakan pihaknya akan segera ke lokasi pembuatan kapal untuk memeriksa aktivitas apa saja yang telah dilakukan, dan menindak jika ada pelanggaran.

“Kami akan ke sana bersama DPR Papua untuk melihat langsung. Kami akan minta klarifikasi izin eksplorasi, izin perakitan kapal hingga dokumen Analisis Dampak Lingkungan karena kapal keruk yang diduga milik PT Jichuan ini sudah viral hingga tingkat nasional,” kata Fred Boray belum lama ini. (*)

 

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top