Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Diduga salah gunakan wewenang, Bupati Puncak Jaya dilaporkan ke Kejati Papua

Suasana pertemuan perwakilan kepala Kampung beserta masyakat Puncak Jaya bersama Asintel Kajati Papua – Jubi/Husain
Suasana pertemuan perwakilan kepala Kampung beserta masyakat Puncak Jaya bersama Asintel Kajati Papua – Jubi/Husain

Papua No.1 News Portal

Jayapura, Jubi – Diduga salah gunakan wewenang karena tak mengindahkan perintah Mahkamah Agung (MA), Bupati Puncak Jaya (Puja), Yuni Wonda dilaporkan sejumlah masyarakat dan eks kepala kampung ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, Rabu (9/9/20) kemarin.

Dugaan Penyalahgunaaan kewenangan itu, karena Wonda tidak menjalankan perintah Mahkamah Agung agar mengaktifkan kembali jabatan 125 kepala kampung yang diberhentikan sejak tahun 2018 lalu.

Padahal, berdasarkan laporan yang disampaikan oleh koordinator perwakilan para kepala kampung, Rafael Ambrauw, masa jabatan 125 kepala kampung tersebut masih aktif hingga Januari tahun 2021, sejak dilantik mulai 2015.

“Sebanyak 125 kepala kampung ini diberhentikan tanpa alasan yang jelas. Padahal, mereka diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 70 Tahun 2015 oleh bupati sebelumnya Henock Ibo,” ujar Rafael kepada wartawan usai pertemuan dengan Asintel Kajati Papua.

Usai memberhentikan 125 kepala kampung secara sepihak pada 2018 lalu, Rafael mengatakan, Bupati telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.45/95/ KPTS / 2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Pengangkatan 125 kepala kampung yang baru periode 2018-2024.

Tambah Rafael, keputusan yang didapat dari Mahkamah Agung itu memerintahkan untuk diaktifkan kembali SK nomor 70 tahun 2015. Tetapi dengan putusan perintah MA mengaktifkan kembali SK nomor 70 tahun 2015,

Bupati justru kembali mengeluarkan SK baru sejak putusan dari PTUN Jayapura yang menolak pengangkatan 125 kepala kampung yang baru.

Loading...
;

Yuni kemudian mengajukan banding lagi ke PTUN Makassar dan hasilnya dikembalikan dengan putusan yang sama oleh pihak Pengadilan.

“Kami datang ke Kejati untuk menyampaikan masalah ini dengan bukti, sehingga jangan ada kesan bahwa kami memfitnah,” ujar Rafael.

Ciko Wanena selaku koordinator Forum Intelektual Puncak Jaya menambahkan, pihaknya kecewa dengan proses hukum yang berjalan lambat ini, bahkan hampir memakan waktu selama tiga tahun.

“Kita ikuti mekanisme dan prosedur hukum dengan berbagai cara sampai ke MA, tapi setelah dari sana itu justru tidak diindahkan perintah MA. Sehingga ada pengaduan lagi naik ke Kejati untuk dieksekusi, laporan yang kami ajukan dari 20 Maret sampai dengan pandemi Covid-19 saat ini tidak dilaksanakan. Hingga baru saja kita ketemu dengan As Intel Kejati dan mereka menyampaikan bahwa akan segera didalami dan akan di lanjutkan prosesnya,” ujar Ciko.

Asisten Intelijen (As Intel) Kejati Papua, La Kamis mengatakan, pihaknya akan mempelajari laporan warga terkait penyalahgunaan kewenangan terhadap 125 kepala kampung yang diberhentikan oleh Bupati Puncak Jaya.

“Kami sudah menerima aspirasi para pelapor dalam pertemuan dengan masyarakat tadi. Kami akan mendalami laporan ini sesuai dengan tahapannya dan segera melaporkan ke pimpinan,” jelas As Intel.

Ketika dikonfirmasi oleh wartawan via telepon, Bupati Yuni Wonda belum merespon terkait pelaporan dirinya ke Kejati Papua hingga berita ini diturunkan. (CR-4).

Editor: Syam Terrajana

 

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top