Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Dinamika PAW anggota DPRD dalam konteks Papua

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Oleh Simon Petrus Bame

TULISAN ini tak bermaksud memojokkan lembaga atau perseorangan tetapi murni pergumulan pribadi penulis setelah membaca pemberitaan media cetak, elektronik, dan online, baik lokal maupun media nasional tentang pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR serta DPRD provinsi dan kabupaten/kotadi Indonesia.

Dinamika PAW anggota DPRD dalam konteks Papua 1 i Papua

Walapun topik ini barangkali tidak menarik, penulis beranggapan bahwa hal di atas dialamatkan kepada anggota dewan yang tak ikhlas melepaskan jabatannya dengan beragam alasan dan argumentasi. Mungkinkah jabatan anggota dean sebagai sebagai warisan keluarga kerajaan di era demokrasi ini?

Dinamika PAW terasa panas antarparpol pengusung dan anggota dewan yang di-PAW karena pindah parpol atau pelanggaran kode etik internal parpol. Fenomena ini sangat menarik perhatian publik seantero Nusantara, bahkan para wakil rakyat merasa nyaman sehingga tak sudi di-PAW.

Pergantian antarwaktu kepada anggota dewan yang pindah partai megacu pada UU Nomor 27 tahun 2009, UU Nomor 17 tahun 2014, UU Nomor 23 tahun 2014, PKPU Nomor 22 tahun 2010, UU Nomor 07 tahun 2017, PP Nomor 12 tahun 2018, Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 160/ 6324/OTDA, Jakarta tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Mencalonkan Diri dari Partai Politik yang Berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir untuk mengikuti Pemilu tahun 2019, PKPU Nomor 20 tahun 2018 dan AD/ART tiap-tiap parpol.

Fenomena PAW jamak terjadi menjelang pemilihan legislatif (pileg) 2019. Banyak tokoh atau anggota parpol ‘lompat pagar’ ke partai lain yang dianggap lebih memberikan peluang menang dan jaminan tertentu. Anggota dewan yang pindah partai kemudian calon melalui partai lain pada Pemilu 2019 harus mundur dari posisinya sebagai legislator karena merujuk pada peraturan yang berlaku (Herdiansyah Hamzah MerahPutih.com).

Loading...
;

Mendagri Tjahjo Kumolo bahkan meminta kepala daerah dan pimpinan DPRD untuk mengeluarkan PAW bagi caleg yang pindah partai pada pemilu 2019 (fajar.co.id, 8/8/2018). Anggota parpol yang menggunakan bendera parpol lain pada Pemilu 2019 otomatis sudah pindah partai dan menjadi anggota parpol baru dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) sesuai UU Nomor 7 tahun 2017 pasal 240 ayat 2 huruf  (i).

Secara teknis anggota DPRD saat mendaftar ke KPU dan bacaleg tersebut melampirkan surat pengunduran sebagai anggota dewan dan keanggotaan partai diwakilkan pada Pemilu 2014 dan akan dibuktikan dengan form B.1, BB.1, BB.2 dan KTA. Surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD akan ditujukan kepada ketua DPRD, tanda terima pejabat berwenang (Sekertariat DPRD) atas penyerahan surat pengunduran diri tersebut.

Konteks Papua

Ketua Komisi I DPRP Ruben Magai membantah proses PAW dalam surat Kemendagri yang mengacu pada UU Nomor 23 tahun 2014 karena dasar untuk tidak di-PAW adalah UU Nomor 7 tahun 2011 tentang Parpol. Komisi I menilai surat edaran Kemendagri  tertanggal 3 Agustus 2018 keliru. Urusan PAW menjadi hak internal parpol karena setiap parpol mempunyai aturan sendiri (Jubi, 7/8/2018).

Ketua DPRP Yunus Wonda mengadakan rapat koordinasi bersama semua anggota DPRP terkait PAW atas tujuh anggota DPRP yang pindah parpol pada Pemilu 2019 (tifaonline.com, 24/8/2018). Pertemuan ini menyimpulkan bahwa DPRP tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana anggota DPRD yang pindah parpol terhitung sejak Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU pada 20 September 2018, maka DPRP harus menghentikan semua hak dan kewajiban tujuh legislator tersebut.

Menurut Wonda namanya aturan suka tidak suka harus dilaksanakan. Salah satu materi yang dibahas dan disampaikan kepada tujuh legislator yang pindah partai. Konsekuensi pindah parpol ini mereka di-PAW dan kehilangan hak-haknya sejak ditetapkan DCT walaupun ada sejumlah legislator menggugat ke MK.

Ketentuan PAW bagi legislator pindah partai pada Pileg 2019 juga ditegaskan pada PP Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kab/ Kota, pasal 99 ayat 3 huruf (I). Bahwasannya konstitusi menjamin PAW dan hak uji materi.

Sebelum PAW legislator mengajukan pengunduruan diri sebagai anggota DPRD telah diatur UU Nomor 23 tahun 2014 dan UU Nomor 07 tahun 2017. Pada pasal 139 ayat 2 huruf I UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa sala satu sebab Anggota DPR/DPRD diberhentikan antarwaktu jika menjadi anggota parpol lain. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu juga menyebutkan salah satu persyaratan bacaleg adalah menjadi anggota parpol (pasal 240 ayat 1 huruf n).

Konsekuensi anggota dewa yang pindah partai adalah PAW sesuai PKPU Nomor 02 tahun 2016. Sesungguhnya PAW menjadi hak prerogatif (hak khusus/istimewa) parpol atau merupakan hak otonomi partai.

Usulan calon pengganti antarwaktu seyogianya mengacu pada AD/ART dan PO parpol serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Juga termuat pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 194 ayat 1 PAW DPRD Kab/Kota diusulkan oleh pimpinan parpol kepada pimpinan DPRD Kab/ Kota  dengan tembusan kepada gubernur sebagai perwakilan pusat di daerah.

PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, Anggota DPRD Prov dan Anggota DPRD Kab/Kota pasal 1 Bakal Calon Anggota  DPR, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota adalah Warga Negara Indonesia memenuhi syarat sebagai, poin s mengundurkan diri sebagai Anggota DPR, Anggota DRPD Prov, dan Anggota DPRD Kab/ Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda pada Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir“ dan dipertegas pada Surat Kementrian RI nomor : 160/6324/OTDA perihal Perbehentian Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada PEMILU terakhir untuk mengikuti PEMILU tahun 2019.

Sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana disebutkan di atas, anggota DPRD yang PAW harus ikhlas tanpa harus mengancam atau beropini di media. Toh media bukan pengadilan. Jika tidak sudi kursinya diganti, maka dipersilakan mengajukan judicial review.

Hukum jangan diobrak-abrik seturut keinginan pribadi atau kelompok. Ini sangat mencederai semangat UUD 1945 Indonesia sebagai negara hukum.

Harusnya anggota dewan yang terhormat memiliki sikap sebagai negarawan yang mengutamakan hukum sebagai panglima tertinggi. Tidak ada hukum yang memberi hak istimewanya pada warga negara tertentu berdasarkan suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA). Kalaupun ada perbedaan semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka kesatuan dan persatuan. Kita semua memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan hukum (undang-undang). Oleh karena itu, kita dituntut untuk menghargai apa yang kita buat, tanpa harus menyalahkan lembaga atau pihak lain. Kalaupun ada ketidakpuasan bisa diadukan ke lembaga resmi yang memiliki legal standing sebagai wasit dalam memutuskan dalam memutuskan pertandingan.

Bila telisik di DPRD Kota Jayapura ada empat parpol yang hendak mengusulkan PAW terhadap anggotanya, entah pindah parpol pada Pemilu 2019 atau pelanggaran kode etik partai. PAW menjadi hak prerogatif parpol yang juga diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Usul PAW meski dipercepat lembaga DPRD, KPU, walikota, dan gubernur tanpa mempertimbangkan aspek lain.

Hal tersebut dipertegas karena tercantum pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 194. Lembaga berwenang juga diharapkan taat pada aturan tanpa mengambil sikap sendiri. Tetapi demikian parpol pun mesti berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku tanpa buat aturan sendiri, sehingga secara tidak langsung parpol membantu lembaga berwenang (DPRD, KPU, walikota, dan gubernur) untuk mempercepat proses PAW. 

Dari uraian singkat diatas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa hal kepada parpol, anggota dewan dan lembaga negara sebagai berikut:

Pertama, Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, kedepankan hukum sebagai panglima tertinggi dalam setiap keputusan;

Kedua, diharapkan kepada pimpinan DPR agar menjelaskan kepada anggota DPRD terkait PAW sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku agar dipahami oleh anggota dewan bersangkutan agar tidak menimbulkan multitafsir;

Ketiga, lembaga negara agar sekiranya menaati peraturan perundangan-perundangan (UU Nomor 27 tahun 2009, UU 17 tahun 2014, UU 23 tahun 2014, PKPU Nomor 22 tahun 2010, UU Nomor 7 tahun 2017, PP Nomor 12 tahun 2018, Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor: 160/6324/OTDA, Jakarta tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Mencalonkan Diri dari Partai Politik yang Berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir untuk mengikuti Pemilu tahun 2019, PKPU Nomor 20 tahun 2018);

Ketiga, parpol tak mesti memaksakan lembaga negara karena memiliki kapasitas kekuasan dan sebagainya untuk mempercepat PAW tanpa melengkapi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Kelima, anggota dewan yang di-PAW sekiranya iklas menerima konsekuensi pindah parpol. Tetapi bila tak sudi menerima Kursinya bergeser bisa di ajukan ke Lembaga Hukum. Tanpa hanya beropini dimedia atau apatis terhadap aturan. 

Akhir kata, penulis mengutip tukilan Mahatma Gandi: mereka mengabaikan Anda, mereka tertawa anda, mereka melawan anda, anda menang. (*)

Penulis adalah Mantan Ketua PMKRI Cabang Jayapura 2014-2016, Sekjen KIM Kota Jayapura dan Wakil Ketua I Bidang Organisasi Partai Hanura Kota Jayapura

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top