Dinas Pendidikan Papua ajukan 2.834 guru non PNS sebagai penerima BSU

Pendidikan Papua
Foto ilustrasi, seorang guru yang sedang menjalankan proses belajar mengajar. - Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, tengah menyiapkan data 2.834 guru non Pegawai Negeri Sipil atau PNS yang akan didaftarkan sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah atau BSU dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Hal itu dinyatakan Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Papua, Christian Sohilait pada Rabu (18/11/2020).

Sohilait mengatakan secara nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI akan memberikan BSU untuk 2 juta guru. Total anggaran BSU yang telah disiapkan Kemendikbud mencapai Rp3,6 triliun.

“Jumlah yang bakal diterima setiap guru non PNS mencapai Rp1,8 juta, diberikan pada November 2020. [BSU akan diberikan kepada] guru non PNS yang mengajar di sekolah negeri [maupun] sekolah swasta,” kata Sohilait di Kota Jayapura, Papua, Rabu.

Baca juga: Guru SMA swasta di Papua mengajar dengan papan tulis elektronik

Menurut Sohilait, guru penerima BSU harus berwarganegara Indonesia, bukan PNS, berpenghasilan kurang dari Rp5 juta per bulan, bukan peserta Kartu Prakerja, dan belum menerima bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan. “Saya harap semua guru honorer di Papua tidak terabaikan. Untuk itu, kami akan pelajari kebijakan itu, serta mempersiapkan data yang dibutuhkan agar semua terakomodir,” katanya.

Sohilait menambahkan, 2.834 tenaga pendidik non PNS yang akan diajukan Pemerintah Provinsi Papua sebagai penerima BSU adalah guru SMA, SMK dan SLB. Sementara pengajuan penerima BSU dari kalangan guru PAUD, TK, SD, dan SMP akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota.

Baca juga: Sebagian guru di Papua andalkan dana BOS beli paket data internet

Loading...
;

“Kami akan berusaha agar semua guru honorer bisa terima bantuan tersebut. Menteri Pendidikan juga bakal membuka peluang bagi guru honorer menjadi PNS lewat formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja atau PPPK,” katanya.

Secara terpisah, salah satu guru SD non PNS yang mengajar di Kota Jayapura, Hans mengaku belum adanya kebijakan Kemendikbud RI untuk memberikan BSU bagi semua guru non PNS. Hans juga mengaku belum mengetahui apakah dirinya telah diajukan sebagai penerima BSU atau tidak.

“Saya harap seluruh guru honorer bisa terakomodir dan bisa menerima BSU dari Kemendikbud. Berapapun besar bantuan itu, tentu sangat membantu kami,” ujarnya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top