HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Dinilai memihak Freeport, Kapolri diminta evaluasi kinerja Kapolres Mimika

Dinilai memihak Freeport, Kapolri diminta evaluasi kinerja Kapolres Mimika 1 i Papua
Jayapura, Jubi – Pengacara Hak Asasi Manusia, Gustaf Kawer mendesak Kapolri dan Kapolda Papua mengevaluasi kinerja kepala kepolisian Resor Mimika, Ajun Komisaris Besar (Pol) Agung Marlianto.

Kawer menilai , Kapolres memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak menunjukan diri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Masyarakat yang mencari keadilan dan kebenaran malah merasa makin jauh dari harapan akan tegaknya hukum.

“Tindakan dan pernyataan-pernyataan yang bersangkutan sangat meresahkan masyarakat pencari keadilan di Timika khususnya dan Papua umumnya,”katanya kepada jurnalis Jubi, Senin (18/02/2019).

Dinilai memihak Freeport, Kapolri diminta evaluasi kinerja Kapolres Mimika 2 i Papua

Karena, menurut Kawer, Kapolres tidak berada dalam posisi menegakkan hukum, memfasilitasi rakyat yang mencari keadilan kepada Freeport. Terutama karyawan Freeport yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

“Bukan kewenangan dia untuk berbicara soal PHK atau masalah ketenagakerjaan, itu tugas Disnaker, dia bertindak seolah-olah kuasa hukum PT.Freeport,”kata Kawer.

Karena itu, Kawer menilai pernyataan Kapolres itu suatu pelanggaran terhadap hukum. Kapolres tidak mematuhi hukum yang mengaturnya.

“Ini bentuk pelanggaran serius terhadap UU kepolisian,”katanya dia.

Loading...
;

Agung Marlianto, sebelumnya turut menanggapi surat Pemprov Papua, melalui dinas tenaga kerja yang meminta Freeport mempekerjakan kembali 8 ribu karyawan yang di-PHK.

“Pada prinsipnya kita taati dan hormati hukum yang berlaku, karena proses gugatan hukum dan kebijakan yang diambil PTFI sudah berdasar atas ketentuan yang berlaku dan sudah dinyatakan sah. Saya tidak tahu dasarnya apa pernyataan dari pak Gubernur melalui kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua bahwa PT. Freeport Punya kewajiban untuk mempekerjakan ulang (Karyawan Eks PTFI) ini tentunya ada benturan, kami (Kepolisian) tidak ingin keputusan hukum itu diintervensi secara politik,” ucap Agung yang dilansir Mitrapol.com Kamis (14/02/2019).

Agung melanjutkan, “Kalau ada gugatan dan putusan Hukum apabila ada yang kurang puas bisa melakukan Upaya Hukum, berupa banding dan lainya sesuai jalur dan mekanisme, tapi tidak kemudian menimbulkan satu keputusan politis sepihak yang nantinya menimbulkan benturan,”

Peneas Lokbere, aktivis Hak asasi manusia mengatakan polisi tidak mungkin tidak berpihak kepada Freeport. Polisi pasti lebih melindungi Freeport daripada rakyat.

“Awal motivasi rebut Papua itu kekayaan alam. Demi itu pasti berpihak,”ujarnya. (*)

Editor: Syam Terrajana

 

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa