Follow our news chanel

Dinsos Nabire belum salurkan bansos sembako

Sekretaris Dinas Sosial Nabire, Zakeus Petege, di ruang kerjanya – Jubi/Titus Ruban
Dinsos Nabire belum salurkan bansos sembako 1 i Papua
Sekretaris Dinas Sosial Nabire, Zakeus Petege, di ruang kerjanya – Jubi/Titus Ruban

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Nabire belum menyalurkan bantuan sosial sembilan bahan pokok (Bansos sembako) kepada keluarga fakir miskin. Hal tersebut lantaran data jumlah keluarga penerima bantuan itu belum dapat diverifikasi oleh kelurahan dan kampung.

“Untuk tahun 2020, kami belum bisa salurkan sebab data yang ada masih kacau semua,” ujar Sekretaris Dinsos Nabire, Zakeus Petege, kepada Jubi di Nabire, Rabu (26/2/2020).

Dijelaskan Petege, pada tahun 2020 bantuan disebut bansos sembako, bedanya kalau dulu namanya bantuan pangan non tunai yang hanya berupa beras dengan telur. Sedangkan sejak awalnya beras untuk warga miskin (raskin) bersubsidi, yang artinya masyarakat masih bayar biaya angkutan.

Selanjutnya, berganti lagi menjadi Beras Sejahtera (rastra) dan masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya namun tinggal menerima 10 kg per bulan per kepala keluarga (KK) fakir miskin.

“Namun per September 2019 sudah dihentikan dan diganti dengan bantuan pangan non tunai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa beras dan telur,” jelas dia.

Akan tetapi menurut Petege, yang masalah bagi Dinsos Nabire adalah sejak September seharusnya sudah disalurkan, namun terkendala data yang tidak valid. Sehingga jika disalurkan akan terjadi kerawanan. Artinya, dalam kartu yang keluar itu ATM yang di dalamnya ada enam fungsi dan salah satunya program PKH serta bansos sembako. Sehingga, pihaknya memilih untuk mengembalikan ke kas negara.

Loading...
;

Untuk data di Dinsos Nabire masyarakat prasejahtera atau fakir miskin, Petege, mengatakan sebelum verifikasi ada 14.528 KK yang terdata, tetapi dari hasil tersebut belum diverifikasi. Kemudian data itu bersumber dari data BPS tahun 2010. Sebab yang mendata adalah BPS dan Dinsos hanya memverifikasi apa benar yang bersangkutan benar memenuhi kriteria sebagai fakir miskin.

“Bantuan itu besaran anggaran adalah per KK Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) per bulan. Sekarang untuk sembako Rp 150.000 per KK dan sampai saat ini kami belum bisa memproses bantuan itu karena data yang tidak akurat. Maka perlu diverifikasi,” tutur ia.

Untuk itu, Petege meminta dan berharap kepada pihak kelurahan dan kampung agar sesegera mungkin memperbaiki data penduduk miskin. Sebab sejak November untuk Distrik Nabire saja belum bisa memperbaiki data hingga saat ini. Bila kelurahan dan kampung yang tersebar di Distrik Nabire menyelesaikan verifikasi maka Dinsos akan beralih ke distrik lainnya.

“Jadi kami sangat berharap kepada aparat kampung dan kelurahan. Kalau mau sama-sama perbaiki data, ayo mari kita sama-sama perbaiki,” harapnya.

Terpisah, Kepala Kelurahan Morgo, Yacob Wakum, mengatakan bahwa kelurahan yang dipimpinnya sudah tinggal finishing verifikasi data keluarga miskin.

“Kami sudah mau selesai, tinggal sedikit perbakikan lalu kami laporkan ke Dinsos,” kata Wakum. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top