Follow our news chanel

Disdik Papua jamin pembayaran tunjangan guru

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

DPRD Kabupaten Jayapura memenuhi janji melakukan acara dengar-pendapat dengan puluhan guru SMA dan SMK di Kabupaten Jayapura yang menuntut pembayaran Tunjangan Kinerja (TK) dan Uang Lauk Pauk (ULP).

Acara dengar-pendapat dilakukan di kantor DPRD Jayapura di Sentani, Jumat, 25 Januari 2019. Selain puluhan guru dan anggota DPRD dari Komisi C yang menangani pendidikan, juga hadir pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua.

Pada pertemuan tersebut para guru mengeluhkan kondisi yang mereka hadapi terkait uang TK dan ULP yang belum dibayarkan Pemkab Jayapura selama setahun. Padahal itu adalah hak mereka. Seorang guru rata-rata belum menerima hak mereka sebesar Rp20 juta.

Usai pertemuan, wakil guru, Evellyn Rengi, yang juga guru SMA Kristen Koinonia Sentani, mengatakan pertemuan yang difasilitasi Komisi C DPRD tersebut berhasil mempertemukan para guru dengan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura dan Dinas Pendidikan Provinsi Papua untuk mencari benang merah masalah.

"Kami sudah mendapatkan jawaban bahwa pada 2019 ini beban kami diserahkan kepada Pemprov Papua dan kami puas dengan penjelasan tadi, kami akan menunggu karena untuk penganggaran membutuhkan proses,” ujarnya.

Rengi menyebutkan Dinas Pendidikan perlu memperhatikan kebutuhan dan hak-hak para guru dengan baik.

Loading...
;

"Jangan abaikan tugas guru, guru-guru ini sedang melaksanakan tugas sehingga harus diperhatikan nasib mereka," katanya.

Ia menjebutkan meski sudah setahun tidak menerima ULP dan TK, para guru tidak pernah meninggalkan tugas mereka. Ia mencontohkan seorang guru di SMA Kemtuk Gresi yang tinggal di asrama karena di sekolah tidak tersedia perumahan guru yang memadai.

“Mereka tinggal di asrama, tapi ketika mereka turun ke kota dan balik lagi barang-barang yang digunakan di asrama ada yang hilang, jadi mereka takut untuk tinggal di sana, apalagi mereka perempuan,” katanya.

Menurutnya fasilitas perumahan guru dan fasilitas yang lainnya sangat penting bagi guru agar mereka benar-benar ada di tempat.

"Guru-guru ini tinggalnya di Sentani mengajarnya di Genyem, mereka masuk mengajar jam 8 tapi baru sampai di sekolah jam 10, sehari uang transport Rp 100 ribu dan sebulan lebih Rp 1 juta, gaji mereka hanya Rp 3 juta, bagaimana membiayai anak dan kebutuhan rumah tangga lainnya,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Alpius Toam, mengatakan uang ULP belum dibayarkan karena terkait mekanisme. Gubernur sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 80/ 2018 sebagai dasar Pemerintah Provinsi mengatakan uang tersebut dibayarkan kabupaten dan kota.

“Ketika itu ditetapkan menjadi dasar yang menguatkan bahwa Pemprov memberikan tugas pembantuan kepada Pemkab dan Pemkot untuk melaksanakan program apa yang ditugaskan provinsi,” katanya.

Secara kelembagaan, katanya, SMA dan SMK urusan wajib Pemprov. Karena itu Pemprov harus menganggarkan juga di provinsi dan menyelesaikan masalahnya di provinsi.

"Untuk mekanismenya pembayaran boleh melalui Pemkab, boleh juga dibayarkan langsung, tidak masalah,” katanya.

Yang penting, tambahnya, bagaimana bersama-sama memahami bahwa persoalan tersebut adalah tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua.

“Kami hanya tugas pembantuan yang menjalankan apa yang tingkat provinsi tidak bisa kami yang lakukan," katanya.

Karena itu ia berharap informasi tersebut diteruskan kepada Gubernur Papua.

"Dari pertemuan ini kita sudah mendapatkan solusi-solusi sehingga Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dapat meneruskan ke gubernur agar ini bisa menjadi solusi bagi enam kabupaten dan satu kota yang belum diselesaikan masalahnya," katanya.

Dalam pertemuan, Kepala Dinas Pendidikan Papua, Elias Wonda, mengatakan bahwa pembayaran tunjangan guru SMA, SMK, dan SMALB (Luar Biasa) sudah mulai berlaku pers 1 Januari 2019 untuk SMA, SMK, dan SMALB.

"Yang dibahas dalam pertemuan saat ini adalah masalah lauk-pauk dan tunjangan kerja untuk tahun 2018 yang belum dibayar, dari 28 kabupaten dan 1 kota, satu kota dan 6 kabupaten yang belum dibayarkan,” ujarnya.

Menurut Wonda, dari 2014 sampai 2018 pembayaran gaji sudah ditangani Pemprov. Sedangkan pembayaran ULP dan TK itu di kabupaten-kota. Namun per 1 Januari 2019 ditangani Pemprov.

Dana bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus), dianggarkan oleh Pemprov dan diberikan kepada masing-masing kabupaten-kota untuk dibayarkan kepada guru.

Hak para guru yang sekarang belum dibayarkan, kata Wonda, karena belum ada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), sehingga belum dibayarkan kepada 6 Pemkab dan 1 Pemkot.

"Jika DPA itu sudah sahkan baru kita bayarkan, tidak mungkin ambil uang sembarangan, ini pasti kami bayar tahun ini juga, tapi belum tahu kapan,” katanya.

Menurut Wonda, jumlah dana ULP dan TK 2018 yang akan dibayarkan tersebut lebih Rp 56 miliar. Dana tersebut untuk disalukan kepada Kota Jayapura dan 6 kabupaten, Jayapura, Yapen, Yalimo, Mimika, Nabire, dan Waropen.(*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top