HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Dishub Jayawijaya: “Laporkan jika ada Pungli kendaraan lintas kabupaten”

Dishub Jayawijaya: "Laporkan jika ada Pungli kendaraan lintas kabupaten" 1 i Papua
Ilustrasi sejumlah kendaraan yang biasanya melintasi antar kabupaten di Kota Wamena-Jubi/Islami

Wamena, Jubi – Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya, Pardomuan Harahap meminta masyarakat atau sopir angkutan umum, dapat melaporkan jika menemukan adanya praktik pungutan liar di terminal penumpang antar kabupaten.

“Apalagi jika hal itu mengatasnamakan dinas perhubungan yang melakukan pungutan, sehingga saya harap laporkan saja jika memang itu terkait dengan pelayanan kami,” katanya kepada wartawan di Wamena, Selasa (18/6/2019).

Menurut dia, jika ada laporan seperti itu maka dinas perhubungan akan melakukan verfikasi lanjutan kepada tim patroli akan mengecek langsung kepastiannya.

Dishub Jayawijaya: "Laporkan jika ada Pungli kendaraan lintas kabupaten" 2 i Papua

Meski begitu ia berharap para supir angkutan antar kabupaten khususnya dari Wamena ke Tiom (Lanny Jaya) yang sering melaporkan adanya pungutan-pungutan tidak jelas, agar tidak membayar retribusi yang ditagih oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Karcis retribusi yang mereka gunakan di jalan dari Wamena ke Tiom itu bukan dicetak pemerintah daerah atau SOP terbitkan karcis retribusi itu diporporasi oleh dinas pendapatan, padahal tanpa porporasi dinyatakan tidak sah karena nantinya semua itu akan dilaporkan ke BPK,” katanya.

Apalagi tambah dia, setiap retribusi di Jayawijaya diatur dalam Perda. Sehingga tidak sembarang untuk melakukan pungutan karena semuanya sudah diatur dan terstandarisasi.

Seorang supir angkutan kendaraan lintas kabupaten yang enggan disebutkan namanya mengaku setiap kali melintasi jalur Wamena-Tiom, terjadi pungutan retribusi yang dianggap tidak masuk akal oleh oknum masyarakat dan mengatasnamakan dinas perhubungan.

Loading...
;

“Biasanya mereka tagih setiap supir Rp.100 ribu per kendaraan yang lewat menuju Tiom. Apalagi, ditagihnya itu setiap hari, bayangkan jika 100 ribu rupiah setiap hari, kalikan satu bulan,” katanya.

Apalagi kata supir itu, retribusi dari pemerintah daerah yang harus dibayar soal jasa terminal sebesar Rp360 ribu per tahun melalui perpanjangan ijin trayek, tetapi kenyataan terjadi lagi pungutan lain.

|Kejadian ini sudah lama terjadi, sekarang masih berlangsung dan belum diatasi oleh pihak yang berwenang,” katanya. (*)

Editor: Syam Terrajana

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top