Dishut diminta amankan kebijakan Pemprov Papua

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi – Dinas Kehutanan (Dishut) diminta untuk mengamankan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengenai rencana tata ruang wilayah Papua tahun 2013-2033 yang menetapkan pengelolaan kawasan lindung dapat mempertahankan seluruh wilayah dan kawaasan hutan minimal seluas 90 persen.

Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan dan Sosial Ekonomi, Rosina Upessy mengatakan kebijkan Pemprov Papua ini tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 23 tahun 2013 tetang rencana tata ruang wilayah privinsi Papua tahun 2013-2033.

"Pemerintah Provinsi Papua menetapkan pengelolaan kawasan lindung dengan mempertahankan luas minimal 60 persen dari seluruh wilayah dan kawasan hutan minimal seluas 90 persen," kata Rosina saat Pra Kongres kehutanan Indonesia Regional Papua, di Jayapura, Rabu (9/11/2016).

Ia tekankan, dalam proses pembangunan, Pemprov Papua telah memiliki komitmen terkait dengan hutan dan kehutanan, seperti menjadikan hutan Bumi Cenderawasih sebagai paru-paru dunia serta didesikan bagi keselamatan umat manusia.

Pasalnya, pengelolaan hutan secara lestari dan lebih menekankan kepada peningkatan partisipasi masyarakat, memastikan pemanfaatan hutan dan lahan lainnya dilakukan dengan menggunakan standar terbaik dengan memaksimalkan produktivitas dengan luas lahan minimum serta mengurangi kebutuhan konvensi hutan.

"Hal ini sesuai udang-undang kehutanan serta aturan-aturan pelaksanaannya antara lain melalui Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua nomor 21 tahun 2008 tentang pengelolaan hutan berkekanjuatn di Provinsi Papua," ucapnya.

Loading...
;

Untuk itu, dirinya berharap Pra Kongres kehutanan mampu melahirkan rekomenedasi yang membuat provinsi Papua dalam kepengurusan hutan sebagaimana dimanatakan Undang Undang 21 tahun 2001 tentang Otsus dalam rangka menjamin eksistesi hutan dan orang asli Papua dalam pengelolaan hutan.

"Pembangunan kehutanan di Papua harus memperhatikan beberapa hal yang sifatnya prinsip, seperti memposisikan masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat sebagai pelaku pembangunan, pelayanan pelaksanaan urusan kehutanan yang lebih efektif dan efisien serta pengelolaan hutan yang lebih baik dan professional," katanya

Sementara itu, Koordinator Desk Papua Dewan Kehutanan Nasional (DKN), Marthen Kayoi mengatakan pra kongres ini dimaksudkan sebagai curah pendapat untuk optimalisasi konsep tata kelola hutan dan kehutanan di regional Papua dengan mempertimbangkan masa depan kualitas kehidupan manusia.

"Kami juga bertujuan untuk melibatkan para pihak di tingkat nasional dan Provinsi Papua dalam upaya mengidentifikasi masalah-masalah substansi serta politik ekonomi kehutanan terkini yang menjadi dasar Re-engineering hutan juga kehutanan Papua," kata Kayoi. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top