Follow our news chanel

Previous
Next

Diskriminasi rasial semakin menjadi di Era Otsus Papua

Papua
Aksi menolak perpanjangan masa Otonomi khusus Papua, Timika (27/9/2020) - dok. PRP Timika.

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jayapura, JubiPenolakan terhadap kelanjutan otonomi khusus terus bergulir di Papua. Kali ini disuarakan oleh masyarakat sipil yang bergabung dalam Petisi Rakyat Papua Timika.

“Stigma dan diskriminasi rasial terhadap Orang Asli Papua justru semakin parah selama masa otsus (otonomi khusus). Kami sering dibilang terbelakang, (dituding sebagai) kelompok kriminal bersenjata, (bahkan dikata-katai) sebagai binatang,” kata Ketua Petisi Rakyat Papua (PRP) Timika Ardy Murib dalam keterangan tertulis yang diterima Jubi, Minggu (27/9/2020).

PRP Timika menilai stigmatisasi dan diskiriminasi tersebut diperparah dengan semakin maraknya kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Mereka mencatat setidaknya ada lima dugaan pelanggaran HAM berat selama pemberlakuaan Otsus di Papua. Kasus tersebut, di antaranya Pania Berdarah pada 2014, Deiyai Oneibo 2015, Operasi Militer Dugama sejak 2018, dan Intan Jaya Berdarah 2019.

Sementara itu, pengusutan dugaan sejumlah pelanggaran HAM berat di era sebelumnya tidak kunjung dituntaskan oleh Pemerintah Indonesia. Perkara tersebut, antara lain Tragedi Biak 1998, Wamena Berdarah 2000, Uncen dan Abepura serta Wasior Berdarah pada 2001.

“Sampai saat ini pun (pasukan) militer juga terus membanjiri Tanah Papua. Otsus hanya dijadikan objek keuntungan ekonomi bagi elit dan penguasa Indonesia. Mereka (seakan) menari di atas penderitaan Rakyat Papua,” kata Juru Bicara PRP Timika Edo Dogopia.

Sikap PRP Timika tersebut mendapat dukungan dari Komite Nasional Papua Barat dan Serikat Pembebasan Perempuan Papua. Kemudian, Orang Muda Katolik, Masyarakat Adat Independen, Forum Independen Mahasiswa West Papua, Pemuda Kingmi Timika, dan Lembaga Peduli Masyarakat Timika Timur Jauh.

PRP Timika dalam pernyataan sikap mereka juga menolak segala bentuk kompromi sepihak dan kebijakan yang tidak melibatkan Rakyat Papua. Mereka pun mendukung gerakan 1,8 juta dukungan rakyat pada Petisi 2017, dan mendesak pemberian hak penentuan nasib sendiri kepada Rakyat Papua.

Loading...
;

Mereka mengancam menggelar mogok sipil apabila serentetan tuntutan tersebut tidak digubris pihak Jakarta. Aksi mogok bakal digelar secara damai di seantero Tanah Papua.

 

Editor: Aries Munandar

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top