HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Diskusi pengelolaan hutan lahirkan sejumlah kesimpulan

Suasana diskusi terkait pengelolaan hutan - Jubi/Arjuna Pademme
Diskusi pengelolaan hutan lahirkan sejumlah kesimpulan 1 i Papua
Suasana diskusi terkait pengelolaan hutan – Jubi/Arjuna Pademme

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi – Diskusi terkait pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat adat, Dinas Kehutanan Provinsi Papua, anggota DPR Papua dan sejumlah pihak di ruang rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua, Jumat (8/2/2019), menghasilkan sejumlah kesimpulan.

Legislator Papua, John NR Gobai yang menginisiasi diskusi itu mengatakan, kesimpulan dari tukar pendapat sejumlah pihak tersebut antara lain, evaluasi terhadap HPH secara keseluruhan, bersama mendorong terbitkan NSPK, masyarakat adat perlu melakukan pemetaan wilayah adat, dan segera merevisi SK gubernur tentang kompensasi hak masyarakat pemilik kayu.

Diskusi pengelolaan hutan lahirkan sejumlah kesimpulan 2 i Papua

“Selain itu, perusahaan pemegang HPH segera menghentikan pemanfaatan aparat keamanan sebagai pengamanan. Membuat MoU antaran masyarakat adat dan perusahaan pemilik HPH terkait kayu sisa HPH untuk dapat dimanfaatkan masyarakat,” kata Gobai.

Selain itu menurutnya, tanggung jawab sosial perusahaan pemegang HPH (CSR) perlu dievaluasi. Mesti ada keadilan, pihak terkait jangan hanya mengutamakan perusahaan pemegang HPH.

Para pihak yang hadir dalam diskusi itu juga sepakat perlu adanya payung hukum antara masyarakat adat dengan sawmil (industri) kayu olahan dan perbolehkan masyarakat adat menjual kayunya ke luar Papua.

“Selain itu perlu membuat payung hukum dan membangun tempat penampungan terdaftar kayu olahan (TPTKO). Kayu masyarakat adat dimasukkan ke TPTKO kemudian dijual,” ujarnya.

Loading...
;

Sementara, Kepala Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan, Dinas Kehutanan Papua, Ade Ridwan dalam diskusi itu menyarankan agar pelaku industri tidak hanya menunggu, juga berupaya mendorong hadirnya TPTKO.

“Perjuangkan TPTKO dan lainnya. Kalau perlu didukung dengan Peraturan Daerah yang disinkronkan dengan aturan dari pusat,” kata Ade Ridwan.

Ia juga sependapat jika dilakukan moratorium HPH kalau memang investasi pengelolaan hutan ke depannya tidak lagi dibutuhkan, agar masyakarat adat sendiri yang mengelola hutannya.

“Jadi tak ada masalah kalau suatu saat investasi tak diperlukan lagi dan dikelola masyarakat adat sendiri. Memang masyarakat adat punya investasi berupa hutan dan hak-haknya, tapi kami berharap masyarakat adat juga menghargai aturan-aturan yang diberlakukan negara,” ujarnya.

Dalam diskusi itu ada berbagai dari masyarakat adat di antaranya, kayu yang ditahan di Makassar segera dibebaskan dan menghitung berapa kerugian pemerintah serta berapa kerugian masyarakat kemudian ditata ulang dengan TPTKO atau kawasan industri kayu.

Masukan lainnya, dibuat peraturan kampung, membuat peta adat bersama LSM untuk menentukan mana kawasan yang boleh dimanfaatkan mana yang tidak (hutan lindung).

Masukan lainnya, adanya payung hukum bagi kemitraan dengan industri, dan membuat TPTKO sementara agar semua kayu masyarakat dapat terjual. (*)

 

Editor  : Edho Sinaga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa