HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Ditolak, usul Luhut soal pembangunan smelter Freeport di luar Papua

tambang Freeport Papua
Tambang Freeport di Papua dari pencitraan satelit – Jubi/Mongabay.co.id
Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sekretaris Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD Hipmi) Papua, Yance Mote menolak wacana Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjahitan yang meminta PT Freeport Indonesia membangun smelter di kawasan industri Weda Bay, Maluku Utara. Mote menegaskan smelter PT Freeport Indonesia harus dibangun di Papua, demi menyejahterakan Papua.

“Kalau kita bicara konsep industri, dari hulu sampai hilir harus tetap berada di satu daerah, agar perputaran ekonomi dan kemajuan daerah [penghasil bahan baku industri hulu] berkembang pesat. Jadi smelter Freeport harus dibangun di Papua,” kata Mote kepada Jubi melalui pesan Whatsapp, Sabtu (6/6/2020).

Mote menegaskan wacana pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di luar Papua akan merugikan Provinsi Papua dan orang Papua. “Tidak ada cerita [smelter itu dibangun] di luar Papua.  Sebab, kami rakyat Papua juga mau menikmati pajak, pendapatan asli daerah, dan penyerapan tenaga kerja [yang akan dimunculkan dari pembanguan smelter itu]. Kami menolak smelter [Freeport] dibangun di luar Papua,” tegasnya.

Ditolak, usul Luhut soal pembangunan smelter Freeport di luar Papua 1 i Papua

Mote mengatakan kucuran Dana Otonomi Khusus akan mulai berkurang banyak pada 2021, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua harus mengumpulkan sebanyak mungkin potensi pendapatan asli daerah sebagai pengganti Dana Otonomi Khusus Papua yang berkurang.

Baca juga: Saham Freeport jatuh karena produksi turun dan pengeluaran 2020 naik

“Apa susahnya [membangun industri pertambanan dari] hulu sampai hilir di Papua? Dampak ekonomi dan kesejateraan rakyat akan lebih besar, dan pengangguran di Papua akan berkurang,” ujar Mote.

Ketua Gerakan Demokratik Papua (Garda Papua), Teko Kogoya menyatakan rakyat kecil di Papua tidak berkepentingan dengan lokasi pembangunan smelter PT Freeport Indonesia. Kogoya menyatakan selama ini pun keberadaan pertambangan konsentrat emas, perak, dan tembaga PT Freeport Indonesia tidak memberdayakan orang asli Papua, karena Freeport murni permainan kapitalis global.

“Freeport tidak pernah memberdayakan orang asli Papua. Sekalipun ada, itu hanya segelintir orang yang berkepentingan. Kami meminta agar Freeport ditutup. Untuk apa perusahaan itu ada kalau orang Papua terus melarat,” kata Kogoya.

Kogoya mengatakan polemik pembangunan smelter di Papua itu hanya kepentingan Indonesia. Ia menilai Indonesia selalu mengurus kepentingan perutnya ketimbang mengurus orang Papua. “Sehingga, apapun bentuknya, kami menolak semua perusahaan kapitalis yang beroperasi di Tanah Papua,” katanya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top