Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

DKI tak bisa larang demonstrasi saat PSBB transisi

Papua, demonstran
Ilustrasi protes demontrasi, pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengaku tak bisa melarang masyarakat berdemonstrasi saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi untuk mencegah virus Covid-19. Meski begitu Riza minta warga lebih bijak dalam menyampaikan pendapat dan kritik saat turun ke jalan

“Itu kan bagian dari demokrasi. Sejujurnya kita tak bisa melarang,” kata Riza, Jumat (14/8/2020).

DKI tak bisa larang demonstrasi saat PSBB transisi 1 i Papua

Baca juga : Jakarta kembali perpanjang kebijakan PSBB transisi

Anggota DPRD DKI meninggal, Partai minta kader tidak melayat

Terdapat 59 perkantoran di Jakarta menjadi klaster penularan Covid-19

Riza mengatakan akan bekerja sama dengan aparat kepolisian agar jumlah massa yang melakukan unjuk rasa dibatasi.

Loading...
;

“Kalau bisa lakukan audiensi terbatas, disampaikan masukan, kritik, apapun silakan. Kami sangat terbuka, transparan, siapapun boleh memberikan masukan, termasuk kritik yang konstruktif. Tapi kami minta disampaikan secara lebih bijak di masa pandemi Covid,” ujar Riza menambahkan.

Meski Riza khawatir aksi demonstrasi yang menimbulkan kerumunan justru memicu penyebaran virus corona di Jakarta semakin luas.

“Jangan sampai demo malah berakibat tidak hanya terpapar virus, tapi mengakibatkan kematian. Ini kan kita tidak inginkan. Silakan semua masukan disampaikan dengan lebih baik dan bijak,” katanya.

Tercatat sejak Pemprov DKI Jakarta menerapkan PSBB transisi pada 5 Juni 2020, sejumlah aksi unjuk rasa terjadi di wilayah ibu kota. Di antaranya, aksi penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR/MPR pada Juni lalu.

Selain itu aksi kader PDI Perjuangan di sejumlah lokasi yang meminta kepolisian mengusut insiden pembakaran bendera PDI Perjuangan. Serta aksi demonstrasi sejumlah massa yang menolak reklamasi kawasan Ancol. Kumpulan massa dalam aksi protes juga terjadi di Balai Kota juga sempat beberapa kali dikepung. Di antaranya dari para musisi kafe maupun pekerja tempat hiburan yang menuntut agar mereka dapat diizinkan kembali untuk bekerja.

Terbaru, Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) yang terdiri dari organisasi buruh, tani, mahasiswa dan perempuan melakukan menolak Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Mereka melakukan aksi Kementerian Ketenagakerjaan dan Gedung MPR/DPR, Jakarta. (*)

CNN Indonesia

Editor : Edi Faisol

 

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top