DKP kabupaten dan provinsi jangan saling lempar tanggung jawab kelola PPI Nabire

Anggota Komisi II DPR Papua, Jhon Gobai di depan Gapura PPI Nabire – Jubi/Titus Ruban.
DKP kabupaten dan provinsi jangan saling lempar tanggung jawab kelola PPI Nabire 1 i Papua
Anggota Komisi II DPR Papua, Jhon Gobai di depan Gapura PPI Nabire – Jubi/Titus Ruban.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Komisi II DPR Papua, komisi yang membidangi kelautanan dan perikanan, John NR Gobai mengingatkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Nabire dan DKP Provinsi Papua tidak saling lempar tanggung jawab terkait pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire.

Ia mengungkapkan sejumlah keterangan nelayan. Menurutnya, PPI Waharia sudah tidak difungsikan sejak tiga tahun terakhir. Namun DKP Kabupaten Nabire menyatakan pengelolaan PPI tersebut berada di bawah provinsi.

“Mestinya tidak perlu saling lempar tanggung jawab. Jangan karena sengketa kewenangan pengelolaan, mengorbankan nelayan yang mestinya memanfaatkan fasilitas tersebut,” kata John Gobai kepada Jubi, Minggu (7/7/2019).

Gobai berharap, DKP Provinsi Papua segera mengundang DKP Kabupaten Nabire membicarakan bagaimana mekanisme kewenangan pengelolaan PPI Waharia, agar para nelayan dapat menggunakan PPI itu.

“PPI Waharia ini sudah memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Namun karena PPI-nya tidak berfungsi sehingga SPBN ini dimanfaatkan masyarakat umum untuk mendapat BBM,” ujarnya.

Kepala DKP Kabupaten Nabire, Yance Pekei mengatakan, keliru jika ada yang beranggapan PPI Waharia ditelantarkan. Pengelolan PPI tersebut merupakan kewenangan DKP Provinsi Papua.

Loading...
;

“Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Programnya sudah disiapkan oleh provinsi. Dalam tahun ini, akan ada beberapa kegiatan di PPI Nabire,” kata Yance Pekei kepada Jubi pekan lalu.

Katanya dalam tahun ini, Pemprov Papua berencana membangun beberapa fasilitas di PPI Waharia, termasuk bangunan untuk nelayan.

“Berdasarkan undang-undang, pelimpahannya (PPI) jelas ke provinsi, tapi pelaksanaannya oleh kabupaten. Untuk tindak lanjutnya seperti apa, sedang dalam proses,” ujarnya.

Sementara, Kadis DKP Provinsi Papua, F.X. Mote mengatakan hingga kini belum ada surat yang dikeluarkan Bupati Nabire terkait pelimpahan aset atau P3D-nya, sehingga Provinsi Papua belum dapat mengurus PPI Waharia itu.

“Padahal aturan mengatakan untuk status PPI semua harus dialihkan ke provinsi, ini sesuai Undang-Undang Otonomi Daerah nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,” kata F.X. Mote. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top