Follow our news chanel

DKP Nabire bantah soal penelantaran PPI

DKP Nabire bantah soal penelantaran PPI 1 i Papua
Jhon NR Gobai saat berada di depan Gapura PPI Nabire – Jubi/Titus Ruban.

Nabire, Jubi – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Nabire, Yance Pekei mengatakan, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire tidak ditelantarkan.

“PPI Nabire tidak ditelantarkan ” tegas Yance Degei via selulernya kepada Jubi di Nabire. Rabu 903/06/2019).

Malah menurut dia, seharusnya mereka yang menuding PPI Nabire terlantar, harus berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Hal ini lantaran dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa masalah pengurusan PPI adalah kewenangan Provinsi, termasuk pengawasan.

Karena itu, dia menolak istilah “terlantar”. Programnya sudah jelas dan sudah disiapkan oleh Provinsi. Dan dalam tahun ini, akan ada beberapa kegiatan yang akan turun ke PPI Nabire. Sehingga sangat tidak mendasar persoalan ini mau munculkan di publik.

“Jadi seharusnya koordinasi dengan kita dulu,” ujarnya.

Yance Pekei menegaskan bahwa, tidak ada pelimpahan. Hal ini terjadi karena UU Nomoe 23 tahun 2014, namun pihaknya tidak tinggal diam. Dan Pemprov juga tidak menutup mata, sebab rencananya dalam tahun ini akan membangun fasilitas, termasuk bangunan untuk nelayan. dan berdasarkan UU maka pelimpahannya jelas ke provinsi tapi masih pelaksanaannya oleh Kabupaten.

“Jadi pembangunannya diambil ahli oleh Provinsi tapi untuk tindak lanjut nantinya seperti apa ini sedang dalam proses. Dan kami berharap bahwa sesuai perubahan dari dasar hukum yang berlaku, kita semua ikut prosedur. Lalu kalau bangunan sudah jadi dan nelayan sudah masuk di PPI mereka harus menggunakan dan melakukan aktivitas yang baik guna meningkatkan taraf hidup mereka,” tegasnya.

Loading...
;

Terpisah, Kadis DKP Provinsi Papua, F.X. mote mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada surat yang dikeluarkan dari Bupati Nabire tentang pelimpahan aset atau P3Dnya. Sehingga, Provinsi Papua belum dapat mengurus PPI Waharia tersebut.

“Padahal aturan mengatakan untuk status PPI semua harus dialihkan ke Provinsi sebab ini sesuai dengan UU otonomi daerah nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah,” jelasnya.

Sebelumnya, Legislator Papua, Jhon NR Gobai menyoroti penanganan PPI Nabire

Gobai bilang PPI di Nabire adalah aset Pemkab Nabire yang terlantar. Padahal masyarakat enam suku pemilik hak ulayat di Kabupaten Nabire hidupnya tergantung di laut sebagai sumber kehidupan.

“Dengan hadirnya (PPI) ini (seharusnya) dapat membantu sarana prasarana masyarakat khususnya para nelayan untuk melakukan pelelangan ikan,” kata Gobai saat melakukan kunjungan kerja di Nabire Jumat (28/06/2019) pekan lalu.

Dia bilang, dalam proses pengurusan pindah Aset, termasuk Infrastuktur dan Pegawai yang bersedia jadi pegawai Pemprov yang ditempatkan di PPI Waharia Nabire. Hal ini tidak perlu pegawai dari luar, akan tetapi pegawai dari Nabire saja yang sudah tahu persoalan di sana.

“Dan menurut UU No 23 tahun 2014 pada lampiran tentang pembagian kewenangan huruf Y, menyebutkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah kewenangan kabupaten kota. Tetapi PPI kewenangan Provinsi karena PPI, jadi harusnya kerjasama bukan baku lempar sehingga yang akibatnya terlantar. Saya sudah sampai di tempat tersebut,” tandasnya.

 

Editor: Syam Terrajana

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top