Follow our news chanel

Previous
Next

DLHK Kota Jayapura tergetkan Rp 300 juta untuk pajak air tanah

Ilustrasi salah satu keran air milik warga. Jubi/Ramah
DLHK Kota Jayapura tergetkan Rp 300 juta untuk pajak air tanah 1 i Papua
Ilustrasi salah satu keran air milik warga. Jubi/Ramah

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Jayapura, Ketty Kailola, menargetkan pajak air tanah 2020 sebesar Rp 300 juta dari pengelola rumah makan, pencucian mobil, hotel, rumah sakit, dan supermarket.

“Tahun ini kami harapkan 300 hingga 400 juta rupiah. Kalau lebih, alhamdulillah,” ujar Ketty di Kantor Wali Kota Jayapura, Senin (17/2/2020).

Dikatakan Ketty, pada 2019 pihaknya menargetkan penerimaan pajak air tanah sebesar 1 miliar rupiah, namun tidak terealisasi sebab masih banyak perhotelan yang belum memanfaatkan air tanah sebagai kebutuhan.

“Pada 2019 kami hanya bisa dapar 200,2 juta rupiah dari pajak air tanah. Kami sudah pasang 30 meteran air di 2019, dan tahun ini kami juga pasang 30 meter. Kami pantau lewat aplikasi untuk mengetahui sejauh mana daya dukung air di kota ini,” ujar Ketty.

Agar bisa mencapai target, kata Ketty, Pemerintan Kota (Pemkot) Jayapura mempertegas retribusi dan pajak air tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip harga air sesuai pemakaian.

“Pajak air tanah hanya 20 persen dari harga dasar air atau 1.200 per meter kubik. Retribusi air tanah sesuai okupansi, kedalaman air tanah, pencucian berdasarkan jumlah mobil,” jelas Ketty.

Loading...
;

Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, mengatakan pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah, yang merupakan perintah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi.

“Pajak air tanah diturunkan dari Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2012 tentang pajak daerah. Besarnya harga air baku untuk Kota Jayapura ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2019 tentang nilai perolehan air tanah, yaitu 1.200 per meter kubik,” ujar Tomi Mano.

Menurut Tomi Mano, pajak daerah merupakan salah satu pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

“Realisasi pemungutan pajak air tanah merupakan wujud peranan masyarakat dalam mendukung usaha konservasi air bawah tanah. Pengelolaan dan pengawasan sumber daya air penting untuk dilakukan,” jelas Tomi Mano. (*)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top