DPA Kaimana belum dibagikan

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Kaimana, Jubi – Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belum dibagikan sejak ditetapkan Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017 Januari lalu oleh DPRD Kaimana. Akibatnya sejumlah program pelayanan publik belum dilaksanakan.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kaimana, Hengky Murmana mengatakan, pihaknya sudah meminta penjelasan dari ekrekutif.

“Setelah kami mengundang mereka, hanya sebatas mendengarkan keluhan mereka, karena mereka sendiri tidak bisa menjawab dan tidak bisa mengambil keputusan. Mereka yang berkompeten masih melakukan perjalanan dinas di luar daerah,” katanya kepada wartawan di Kaimana, Jumat (24/3/2017).

Menurutnya pelayanan publik harus berjalan sambil menunggu pengambil kebijakan. “Tetapi kalau kondisi seperti ini, jadi ranah eksekutif sebagai eksekutornya,” kata dia.

Pihaknya bahkan sudah menyinggung soal sejumlah tenaga kontrak yang dirumahkan sejak Januari 2017.

“Kami lihat dan temukan beberapa pegawai baru yang nota bane tenaga kontrak baru telah dipekerjakan di sekretariat DPRD saja. Sementara nasib ratusan tenaga kontrak yang lama bagaimana? Ini juga kami tanyakan, tetapi apa yang kami tanyakan kepada pemerintah jawabannya juga sama. Semua kembali ke pengambil kebijakan karena mereka bukan pengambil kebijakan,” katanya.

Loading...
;

Ia mengharapkan agar segera pelayanan publik tetap dilakukan dan persoalan segera diselesaikan.

Ketua DPRD Kaimana, Frans Amerbay mengatakan, belum ada DPA bukan alasan untuk tidak melayani masyarakat. Pelayanan publik tetap dijalankan.

“Masalah siapa yang tidak mau mengantor harus ada sanksi tegas sebagaimana undang-undang ASN,” katanya. (Jacob Owen)
 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top