Follow our news chanel

DPD diminta serius perjuangkan RUU Otsus Plus

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Asisten Bidang Pemerintahan Papua, Doren Wakerkwa meminta Komite I DPD RI untuk serius memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus (RUU Otusus). 
 
"Intinya kami minta kewenangan baik hutan, laut, tambang dikelola Papua sendiri. Ini demi mensejahterakan masyarakat Papua dari Aceh sampai Ambon yang tinggal di provinsi ini," kata Wakerkwa dalam rapat bersama DPD RI, di Jayapura, Selasa (16/10/2018).
 
Menurutnya, di dalam UU Otsus ada lima item yang tidak bisa dilaksanakan oleh Gubernur Papua beserta jajarannya, yakni masalah fiskal dan keuangan, agama, hubungan luar negeri, Hankam, dan yustisia.  
 
"Selain dari pada itu bisa dilaksanakan gubernur melalui perda," ujarnya.
 
Kendala lain yang dihadapi Papua, ujarnya, peraturan pelaksanakan UU Otsus sampai hari ini belum juga disetujui oleh Mendagri. Selain itu, akhir dari UU Otsus diberlakukan peraturan perundang-undangan lainnya. 
 
"Berarti pasal per pasal yang bisa dilaksanakan gubernur dan jajarannya diatur oleh peraturan yang diturunkan oleh pemerintah pusat, sehigga tidak maksimal," katanya.
 
Salah satu contoh, katanya, Perda tentang pelaranang minuman beralkohol di Papua dalam rangka menjaga generasi emas Papua yang sudah dilaksanakan, bahkan disepakati oleh seluruh kepala daerah dan Forkompimda, tapi dibatalkan oleh keputusan pengadilan. 
 
"Ini jelas aneh dan diskriminasi hak," kata Doren Wakerkwa dengan tegas. 
 
Anggota DPD RI Yanes Murib, mengatakan pihaknya sangat menyambut baik aspirasi dari daerah, khusus soal Otsus yang selama ini telah berlangsung di Papua.
 
"Jangan meragukan kami DPD, karena kami ini bukan komisi tapi komite yang benar-benar tidak ada kepentingan karena kami bukan fraksi atau partai, sehingga kami betul-betul tulus untuk daerah," kata Murib.
 
Tambahnya, beberapa program strategis gubernur Papua yang selama ini sudah diperjuangkan, DPD selalu mendukung dan sebagian sudah DPD selesaikan meskipun beberapa belum selesai, seperti RUU Otsus, termasuk masalah Freeport dan pemekaran wilayah.
 
"Kami harap masukan dari pak gubernur pasti akan kami dukung dan perjuangkan semaksimal mungkin," ujarnya. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top