Follow our news chanel

DPR Papua akan konsultasi publik Raperda di lima wilayah adat

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua, Emus Gwijangge mengatakan, pihaknya akan melakukan konsultasi publik terhadap sejumlah rancangan peraturan daerah provinsi/khusus (Raperdasi/Raperdasus) pada lima wilayah adat di Papua.

Menurutnya, beberapa Raperda yang akan dilakukan konsultasi publik itu, yakni Raperdasus Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudayaan Masyarakat Adat Papua, Raperdasus Penyelenggaraan Keagamaan, Raperdasus Masyarakat Hukum Adat, Raperdasi Pertambangan Rakyat di Provinsi Papua dan Raperdasus tentang Pembagian Dana Otonomi Khusus.  

"Kami sudah membentuk lima tim. Setiap tim akan berangkat ke setiap wilayah adat yang ada. Rencananya pekan depan tim itu turun ke wilayah adat Mamta, Saireri, Lapago, Meepago, dan Animha," kata Emus Gwijangge, Kamis (18/10/2018).

Ia mengatakan, tujuan konsultasi publik untuk mendapat tanggapan, serta masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan di setiap wilayah adat terhadap Raperdasi (Raperdasus) yang akan didorong DPR Papua untuk disahkan dalam paripurna non-APBD mendatang. 

"Tanggapan serta masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan di lima wilayah itu akan memberikan pembobotan terhadap draf Raperdasi (Raperdasus) tersebut," ujarnya. 

Katanya, ada delapan Raperdasi (Raperdasus) yang diupayakan DPR Papua dapat disahkan nantinya, dan rancangan aturan inilah yang akan dikonsultasikan kepada publik di daerah.

Loading...
;

"Makanya kami berharap masyarakat dan para pemangku kepentingan di setiap wilayah adat dapat memberikan saran, masukan terhadap Raperdasi (Raperdasus) itu," ucapnya.

Sementara anggota Bapemperda DPR Papua, John NR Gobai mengatakan, beberapa Raperdasi (Raperdasus) tersebut merupakan usulan (inisiatif) dari internal DPR Papua.

"Ada yang diajukan perorangan dan setelah dibahas dinilai penting dan sudah memenuhi kriteria. Sudah ada naskah akademiknya, dan persyaratan lainnya," kata Gobai. 

Menurutnya, Raperdasi (Raperdasus) yang kini disusun DPR Papua tujuannya tak lain untuk kepentingan rakyat Papua, terutama memproteksi orang asli Papua dalam berbagai hal. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top