Follow our news chanel

DPR Papua dan Pemkab Biak Numfor mulai kembangkan ekonomi kerakyatan

Papua
Ilustrasi pedagang asli Papua - dok. Jubi
DPR Papua dan Pemkab Biak Numfor mulai kembangkan ekonomi kerakyatan 1 i Papua
Ilustrasi pedagang asli Papua saat menjual hasil kebunnya di salah satu pasar tradisional di Papua – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Langkah DPR Papua dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor membeli hasil kebun masyarakat untuk dibagikan kepada pegawai di lingkungan instansi masing-masing, dinilai Dewan Adat Papua atau DAP dapat dijadikan titik awal lahirnya konsep pengembangan ekonomi kerakyatan di Papua.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris II Dewan Adat Papua versi Kongres Besar Masyarakat Adat Papua III, John NR Gobai melalui panggilan teleponnya, Minggu (26/4/2020).

Gobai mengatakan, DPR Papua dan Pemkab Biak Numfor telah memberikan contoh konsep ekonomi kerakyatan.

Pemprov Papua dan pemerintah kabupaten/kota tingga mengembangkan apa yang telah dilakukan itu melalui organisasi perangkat daerah atau OPD terkait.

Misalnya ada pasar atau koperasi khusus yang disiapkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khusus menampung hasil pertanian para petani dan ikan tangkapan para nelayan.

Dengan konsep itu, para petani dan nelayan tidak perlu berlama-lama di pasar atau di pinggir jalan menjual hasil kebun dan ikan tangkapan mereka.

Loading...
;

Ketika terjadi situasi seperti sekarang ini (pandemi Covid-19), yang menyebabkan aktivitas warga dan jam operasional pasar-pasar tradisional dibatasi, tidak terlalu berdampak pada pendapatan para petani dan nelayan.

Petani dan nelayan tetap akan mendapat penghasilan karena pemerintah sudah pasti membeli hasil kebun petani dan hasil tangkapan nelayan di Papua.

“Dengan begitu petani dan nelayan tak akan mengeluh pendapatan mereka berkurang karena pembatasan sosial,” kata Gobai.

Menurutnya, setelah membeli hasil kebun petani dan ikan tangkapan nelayan, pengelola pasar atau koperasi tempat menampung hasil pertanian dan ikan tangkapan itu, yang mencari pasaran.

Ketika dalam situasi pandemi Covid-19 kini, dapat distribusikan sebagai bantuan kebutuhan pokok kepada masyarakat, asrama mahasiswa dan panti asuhan.

Dapat juga dijadikan  pengganti atau menambah jatah beras bulanan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Konsep ini juga dapat memacu produksi pangan lokal dan secara tidak langsung pemerintah telah mengembangkan pangan lokal. Ini juga bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah,” ujarnya.

Terkait itu, Gobai berharap Pemprov Papua segera mengundangkan rancangan peraturan daerah provinsi atau Raperdasi perlindungan dan pengembangan pangan lokal dan pedagang asli Papua, yang telah disahkan DPR Papua pada 2018 lalu.

Setelah diundangkan, Raperdasi itu dapat dijadikan dasar hukum pengembangan konsep pengembangan ekonomi kerakyatan demi memandirikan masyarakat asli Papua.

Beberapa hari lalu, Sekretariat DPR Papua memborong hasil kebun petani asli Papua di wilayah Koya, Distrik Muaratami, Kota Jayapura. Hasil kebun itu berupa sayuran, umbi-umbian, dan buah-buahan.

Sekretaris DPR Papua, Juliana J Waromi mengatakan, langkah itu diambil pihaknya karena di tengah pandemi Covid-19 kini para petani tidak bisa menjajakan dagangannya ke pasar, karena pemerintah memberlakukan pembatasan sosial.

Namun jika para petani, tidak menjual hasil kebunnya ke pasar, mereka tak mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Hasil yang dibeli dari petani itu akan dibagikan ke seluruh anggota DPR Papua, ASN, honorer dan karyawan yang ada di DPR Papua. Ada juga yang kami bagikan kepada masyarakat di Kampung Kayo Pulo,” kata Juliana Waromi.

Sementara itu, di Kabupaten Biak Numfor, bupati setempat Hery Ario Nap menyatakan akan membeli hasil kebun masyarakat berupa ubi jalar, keladi dan singkong.

Satu karung ukuran ukuran 25 kilogram (kg) ubi jalar dan singkong dibeli dengan harga Rp 20 ribu. Sementara satu karung ukuran 25 kg keladi, dibeli seharga Rp 25 ribu. Harga itu sesuai harga di pasar.

Hery Ario Nap mengatakan, hasil kebun para petani yang dibeli oleh Pemkab Biak Numfor itu, akan dibagikan kepada 4.800 ASN di wilayah tersebut. (*)

Editor: Edho Sinaga

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top