Follow our news chanel

Previous
Next

DPR Papua disarankan gelar public hearing kinerja pansus

papua-dpr-kantor
Ilustrasi Kantor DPR Papua - Jubi.Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua disarankan menggelar public hearing atau dengar pendapat publik untuk membahas mengenai kinerja beberapa panitia khusus (pansus) yang dibentuk lembaga itu beberapa waktu lalu.

Saran itu disampaikan Sekretaris II Dewan Adat Papua (DAP) versi Kongres Masyarakat Adat Papua III di Biak, John Nasion Robby Gobai, melalui panggilan teleponnya kepada Jubi, Senin (24/8/2020).

Ia mengatakan DPR Papua membentuk pansus lantaran menilai ada masalah atau hal penting, yang mesti diselesaikan karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Katanya, untuk itu, publik perlu tahu apa saja yang telah dan sedang dikerjakan pansus yang dibentuk DPR Papua beberapa waktu lalu tersebut.

Kan ada yang namanya public hearing, dengar pendapat umum. Lebih baik ruang itu dibuka sehingga masyarakat bisa mendengar apa saja yang sudah dan sedang dikerjakan pansus,” kata John Gobai.

Menurutnya, melalui dengar pendapat publik, masyarakat Papua juga dapat memberikan saran atau masukan kepada pansus dan DPR Papua secara kelembagaan, bagaimana mestinya langkah-langkah yang diambil menangani masalah di masyarakat.

“Kalau nantinya ada berbagai masukan dari masyakat, itu kan bukan kritik. Itu membantu kita untuk melakukan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat, dan memastikan kebutuhan mereka,” ujarnya.

Loading...
;

Kata Gobai, masyarakat perlu tahu apa saja yang telah dikerjakan, karena pansus DPR Papua bekerja menggunakan dana APBD.

Baca juga: Ketua DPR Papua diminta sampikan hasil kerja pansus

Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, yang dihubungi Jubi belum memberikan jawaban hingga berita ini dirilis. Pesan singkat yang dikirim kepadanya juga belum dijawab.

Beberapa waktu lalu, DPR Papua membentuk dan mengesahkan sejumlah pansus, di antaranya Pansus Kemanusiaan, Pansus Otsus, Pansus PON, dan Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dana Otsus.

Jhony Banua Rouw ketika itu mengatakan Pansus LHP Dana Otsus bekerja untuk menindaklanjuti LHP BPK RI terhadap pemanfaatan dana Otsus. Pansus PON bertanggung jawab mengawal suksesnya pelaksanaan event olahraga nasional empat tahunan di Papua tahun 2021 mendatang dari sisi pelaksanaan dan ekonomi. Pansus Otsus bekerja untuk menyatukan persepsi bersama para pihak guna revisi Undang-Undang Otsus Papua, dan Pansus Kemanusiaan bertujuan menginventarisasi berbagai masalah di Papua dan mencari jalan penyelesaian.

“Diharapkan, melalui pansus [kemanusiaan] ini, kita melihat bersama semua masalah kemanusiaan di Papua,” kata Jhony Banua Rouw ketika itu. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top