TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Halaman Kerjasama
Kampanye 3M
(Memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan)

Jubi Papua

#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitanganpakaisabun

Author :

papua
Foto ilustrasi, petugas menyuntikkan vaksin COVID-19 Sinovac. - Jubi/Theo Kelen.

DPR Papua sarankan Dinkes gencar sosialisasikan manfaat vaksin COVID-19

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Komisi V DPR Papua yang membidangi kesehatan menyarankan Dinas Kesehatan Papua gencar menyosialisasikan manfaat vaksinasi Covid-19. Sosialisasi manfaat vaksinasi COVID-19 penting, karena masalah keamanan vaksinasi masih menjadi perdebatan publik di Papua.

Hal itu dinyatakan Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Yikwa usai memimpin rapat kerja Komisi V dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Papua, Selasa (27/7/2021). Yikwa menyatakan saran itu telah ia sampaikan secara langsung kepada Kepala Dinkes Papua, Robby Kayame.

“Vaksin itukan sekarang menjadi syarat dan lainnya. Tadi saya sudah sarankan kepada kepala dinas, saat-saat begini Dinkes Papua harus berperan aktif di media [untuk] menyampaikan manfaat vaksin [COVID-19], agar rakyat tahu. Kalau bisa, setiap hari disosialisasikan di media. Sampai sekarang, masih banyak masyarakat [yang] belum tahu manfaat vaksin,” kata Yikwa.

Baca juga: Realisasi vaksinasi Covid-19 di Nabire masih rendah

Ia mengakui hingga kini vaksinasi COVID-19 masih menjadi perdebatan publik di Papua. Apalagi masyarakat juga menerima informasi yang menyebut ada orang yang mengalami gejala atau bahkan meninggal setelah divaksinasi.

“Sebaiknya kalau mau vaksin, periksa dulu, apakah ada penyakit lain atau tidak. Itu yang belum banyak diketahui masyarakat awam, dan perlu terus disosialisasikan,” ujarnya.

Komisi V DPR Papua juga meminta Dinkes Papua menjelaskan kepada publik tentang persyaratan perjalanan bagi pelaku perjalanan yang tidak boleh divaksinasi karena alasan medis. Karena, saat ini pemerintah memberlakukan syarat sertifikat vaksinasi COVID-19 bagi pelaku perjalanan ke luar daerah.

“Kalau orang yang [tidak bisa divaksinasi karena] ada penyakit bawaan [namun] mau berangkat [berpergian], harus ada surat keterangan. Surat keterangan itu siapa yang akan kasi keluar? Saya sarankan ini diputuskan oleh dinas,” ucapnya.

Baca juga: Lebih 1.000 orang lakukan vaksinasi kedua di Merauke

Kepala Dinkes Papua, Robby Kayame mengatakan pihaknya teru  menyosialisasikan pentingnya vaksinasi COVID-19. Akan tetapi, ia mengakui sosialisasi itu tidak mudah, karena banyak pihak menentang vaksinasi COVID-19 di Papua. “Bahkan saya minta beberapa tokoh agama agar divaksin dan menjadi contoh bagi masyarakat,” kata Kayame.

Menurutnya, sosialisasi vaksinasi COVID-19 saat ini mirip dengan tantangan sosialisasi HIV-AIDS di Papua beberapa tahun lalu. “Saya sudah 30 tahun di Dinas Kesehatan. Saat awal kami menyosialisasikan HIV-AIDS, kami bahkan diusir. Memang cukup berat meyakinkan orang agar mau divaksinasi. Itu kembali kepada individu,” ucapnya.

Kayame menambahkan, warga yang memiliki penyakit bawaan dan tidak dapat divaksinasi COVID-19 tetap bisa melakukan perjalanan ke luar daerah, dengan syarat membawa surat keterangan dari dokter spesialis. “Kalau kelompok tidak bisa divaksin mau keluar daerah karena kepentingan mendesak, mereka harus mendapat surat keterangan dari dokter spesialis. Dokter umum bisa, namun lebih baik dokter spesialis yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bisa divaksinasi [karena memiliki penyakit bawaan],” katanya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G