DPR Papua setujui LKPJ Gubernur Papua tahun anggaran 2020

Papua
Suasana paripurna LKPJ Gubernur Papua di DPR Papua - Jubi/Arjuna

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua menyetujui laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubenur Papua tahun anggaran 2020.

Persetujuan itu diputuskan dalam paripurna V DPR Papua dalam rangka pendapat akhir fraksi terhadap materi LKPJ Gubernur Papua tahun anggaran 2020 dan Reperdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Rabu (15/9/2021).

Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairusy yang memimpin paripurna mengatakan, semua fraksi dewan menyetujui materi LKPJ Gubernur Papua tahun anggaran 2020, dan menyetujui Reperdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 disahkan menjadi Perdasi.

“Semua fraksi dewan menyetujui Raperdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 disahkan menjadi perdasi, dan menyetujui LKPJ Gubernur Papua tahun anggaran 2020, kecuali Fraksi PDI Perjuangan yang menyetujui tanpa berpendapat,” kata Rumbairusy.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan fraksinya yang disampaikan Khistina R Luluporo menyatakan menyampaikan pendapat akhir fraksi secara jujur, terbuka, dan  apa adanya sebagai ungkapan kecintaan terhadap Rakyat Papua secara umum, dan terhadap Gubernur Papua secara khusus.

Fraksi PDI Perjuangan berharap, kepemimpinan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe dalam sisa periode kedua (2018-2023) dapat berjalan baik, dan akhirnya Gubernur Papua tidak diperhadapkan pada masalah hukum.

Katanya, LKPJ Gubernur TA 2020 sudah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sudah mengauditnya dan menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPJ itu. Maka urusan pertanggungjawaban sudah selesai.

Loading...
;

“Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Papua menyatakan tidak berpendapat terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2020 dan ditetapkan dalam suatu peraturan daerah Provinsi Papua,” kata Kristina R Luluporo. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top