Follow our news chanel

Previous
Next

DPR Papua usulkan revisi pasal dalam UU pemerintahan daerah

Suasana Rakernas ADPSI dan FKSDPSI) di Provinsi Lampung, 9 hingga 12 Desember 2019 - Jubi. Dok Humas DPR Papua
DPR Papua usulkan revisi pasal dalam UU pemerintahan daerah 1 i Papua
Suasana Rakernas ADPSI dan FKSDPSI) di Provinsi Lampung, 9 hingga 12 Desember 2019 – Jubi. Dok Humas DPR Papua.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – DPR Papua mengusulkan revisi pada pasal 95 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Usulan revisi itu disampaikan perwakilan DPR Papua, Yulianus Rumbairussy dalam rapat kerja nasional Asosiasi DPRD Provinsi seluruh Indonesia dan Forum Komunikasi Sekretaris DPRD provinsi seluruh Indonesia yang berlangsung di Provinsi Lampung, 9 hingga 12 Desember 2019.

Rumbairussy yang mewakili DPR Papua mengatakan pasal ini perlu direvisi agar tak timbul banyak tafsir. Seperti diketahui dalam pasal 95 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan ‘Anggota DPRD provinsi adalah pejabat daerah provinsi’.

Menurutnya penyebutan penjabat daerah dinilai tidak tepat.

“Pertanyaannya konsekuensi dari pejabat daerah itu apa? Ketika masa jabatan anggota DPR provinsi berakhir, tak ada penghargaan kepada mereka, sementara anggota DPR RI mendapat uang pensiun. Ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah,” kata Rumbairussy via telaponnya, Rabu (11/12/2019).

Ia berharap, usulan dari DPR Papua ini bisa ditindaklanjuti oleh ADPSI serta disampaikan kepada pemerintah pusat.

Loading...
;

“Rekomendasi akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo ketika ADPSI menggelar musyawarah nasional (munas) di Jakarta, 18-20 Desember 2019,” ujarnya.

Sementara itu Sekretaris DPR Papua, Julia Waromi mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas kinerja Sekretariat DPR Papua untuk mendukung kinerja lembaga dewan.

Ia berharap, materi yang diterima para staf Sekretariat DPR Papua selama kegiatan dapat meningkatkan kapasitas mereka mendukung tugas dan fungsi para anggota DPR Papua.

“DPR Papua ini memiliki tugas pengawasan, penganggaran dan pembentukan peraturan daerah atau perda, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, para anggota DPR Papua mesti ditunjang kinerja staf sekertariat dewan yang memadai,” kata Julia Waromi. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top