Follow our news chanel

DPRD Jayapura: Perda dan program kampung adat tidak jalan 

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura, Moses Kallem - Jubi/Engel Wally
DPRD Jayapura: Perda dan program kampung adat tidak jalan  1 i Papua
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura, Moses Kallem – Jubi/Engel Wally

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Sentani, Jubi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura melalui Wakil Ketua I, Moses Kallem, mengatakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat dan program yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura tidak berjalan dengan baik.

Hal ini dikatakan Moses Kallem saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (4/7/2019).

Menurutnya, dari hasil kunjungan kerja (kunker) DPRD, masih banyak kampung yang belum direalisasikan terkait program Kampung Adat termasuk sosialisasi perdanya.

“Jangan jauh-jauh, di Kampung Doyo Baru dan Doyo Lama. Sudah kami usulkan untuk Kampung Doyo Lama dijadikan kampung adat dan Doyo Baru tetap menjadi kampung dinas. Hal ini belum direalisasi hingga sekarang. Padahal perdanya sudah dua tahun lalu kita tetapkan,” katanya.

Kallem juga mengatakan pemerintah harus fokus terhadap apa yang sudah direkomendasikan oleh DPRD tetapi juga program kerja berdasarkan RPJMD yang sudah ditetapkan.

“Harus ada pilihan untuk kampung-kampung adat, tidak serta merta semua kampung mau dijadikan kampung adat. Masa kampung yang ada di pingiiran kota mau dijadikan kampung adat, sementara ada masyarakat non Papua di sana,” ujarnya.

Loading...
;

Sementara itu, Stenly Ondikeleuw, menilai program Kampung Adat yang selalu digelorakan oleh pemerintah daerah tidak memiliki tujuan yang jelas.

Stenly juga mengungkapkan bahwa ada beberapa kampung yang secara tegas menolak program Kampung Adat ini karena prosesnya tidak sesuai aturan yang berlaku, dalam hal ini penerbitan Surat Keputusan dibuat terlebih dulu lalu pelantikan, ini malah sebaliknya. Jelas berdampak kepada pencairan anggaran yang seharusnya diterima.

“Kalau kita lihat di kampung adat kan apa dampaknya, karena masyarakat di kampung-kampung yang menjalankan kampung adat sampai sekarang dananya belum cair. Walaupun ada kampung adat yang terima tambahan dana mencapai Rp100 juta, belum ada dampak apa-apa seperti yang diharapkan oleh masyarakat,” pungkasnya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top