DPRD Jayawijaya setuju penyaluran dana desa dihentikan

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Wamena, Jubi – Rencana Bupati Jayawijaya Jhon Wempi Wetipo mendapat dukungan dari DPRD untuk menghentikan sementara penyaluran dana kampung di seluruh Jayawijaya pada tahun anggaran 2017.

Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya, Taufik Petrus Latuihamallo mengatakan kebijakan Bupati Jayawijaya itu akan ditarik kembali hingga ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari pemerintah kampung.

Menurutnya, kebijakan bupati ini sejalan dengan upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana kampung di Provinsi Papua.

"Dewan memberikan dukungan kepada bupati bahwa sebaiknya pertanggungjawaban diselesaikan dahulu untuk dana kampung ini, karena menyangkut dana yang besar," kata Taufik kepada wartawan di Wamena, Selasa (28/3/2018).

DPRD berencana melakukan sosialisasi kepada masyarakat termasuk aparat kampung tentang penggunaan dana tersebut agar pemanfaatannya tepat sasaran.

"Pertanggungjawaban akan mudah jika dana itu digunakan sesuai program yang menjadi kesepakatan bersama, kami mengharapkan ada LPJ sebab jangan sampai teman-teman di kampung berurusan dengan aparat penegak hukum," katanya.

Loading...
;

Pada pembukaan Musrenbang Jayawijaya, Bupati menegaskan pemerintah Kabupaten Jayawijaya akan menghentikan sementara penyaluran dana kampung di seluruh Jayawijaya. Pasalanya masih banyak pemerintahan kampung yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kampung pada tahun sebelumnya.

“Memang anggaran untuk 2017 sudah ada, tetapi kita belum bisa bagikan ke kampung-kampung karena harus menunggu laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahun sebelumya," kata Bupati Jayawijaya, Wempi Wetipo.

Menurutnya, selain laporan pertanggungjawaban dana kampung, sebagian kepala kampung juga belum menyampaikan laporan penggunaan dana tahun 2015-2016 sebesar Rp800 juta hingga Rp2 miliar yang telah dikucurkan oleh pemerintah daerah.

Dirinya pun mengakui bahwa selama ini ada dugaan penyalahgunaan dana kampung, di mana ada sebagian kepala kampung yang mengklaim dana itu sebagai milik pribadi.

"Dari sisi transfer dana sudah sesuai, tetapi dari sisi penggunaan dananya itu yang belum sesuai karena ada sebagian kampung yang mengkalaim bahwa itu dana kepala kampung," jelas Wempi. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top