Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

DPRD Merauke audiens dengan Direktur PT Simpati Tirta Irian Jaya

Audiens DPRD Merauke dengan PT Simpati Tirta Irian Jaya – Jubi/Frans L Kobun
DPRD Merauke audiens dengan Direktur PT Simpati Tirta Irian Jaya 1 i Papua
Audiens DPRD Merauke dengan PT Simpati Tirta Irian Jaya – Jubi/Frans L Kobun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Merauke, Jubi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke melakukan audiens dengan Direktur PT Simpati Tirta Irian Jaya, Lotong Fuliono Foo, sehubungan rencana pembangunan perumahan di Blorep, Kelurahan Kelapa Lima.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda, Heribertus Silubun, dalam pertemuan Kamis (15/8/2019) mengatakan dalam menjalankan tugas pansus tak hanya sebatas melihat dokumen, tetapi turun ke lapangan untuk melihat secara langsung.

DPRD Merauke audiens dengan Direktur PT Simpati Tirta Irian Jaya 2 i Papua

“Kalau tidak salah sekitar dua kali. Saat itu kita ke kawasan yang rencananya untuk hutan kota, namun ada permintaan keluarga Batak membangun rumah adat sehingga diizinkan,” katanya.

Jadi, lanjut dia, ada areal disetujui untuk pembangunan rumah adat Batak. Sedangkan areal Blorep di sebelah kiri dan kanan jalan Maro, diizinkan dibangun 200 meter ke belakang. Selebihnya adalah daerah resapan.

“Kita mempunyai pertimbangan mendasar bahwa PT Simpati mempunyai areal ke dalam sekitar 400, lalu ditawarkan pemerintah 200 meter dan diikhlaskan perusahaan tanpa adanya kompensasi atau ganti rugi,” katanya.

Direktur PT Simpati Tirta Irian Jaya, Lotong Fuliono Foo, menjelaskan untuk di lapangan telah dilakukan pekerjaan 200 meter.

Loading...
;

“Begitu saya masuk di Dinas PU dan Tata Kota, katanya arahan ruang hanya 100 meter. Disitulah saya mengalami kendala. Sementara penimbunan sudah sampai 200 meter,” ungkapnya.

Soal keterlambatan izin, jelas dia, bukan dari Dinas PU. Tetapi hanya menyangkut amdal Dinas Lingkungan Hidup.

“Sesuai aturan, kalau lima hektar ke bawah, kita cukup dengan SPPL,” ungkapnya.

Lahan dimaksud, katanya, sekaligus untuk pembangunan 900 unit perumahan.

“Saya memohon arahan ruang dipercepat agar pembangunan rumah direalisasikan,” pintanya.

Ditambahkan, pembangunan perumahan itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBL) dan tak komersial. Kalau komersial harga per unit rumah sekitar Rp360 juta. Kalau MBL hanya Rp200 juta lebih.

Nantinya, kata dia, masyarakat bisa mendapatkan rumah dimaksud dengan cicilan tiap bulan sekitar Rp1,5 juta. Dari pada harus mengontrak dan membayar tiap bulan dan tak dimiliki. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top