DPRD Merauke bentuk dua pansus

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Merauke, Jubi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke telah membentuk dua panitia khusus (Pansus). Dua pansus tersebut yakni membantu menyelesaikan ganti rugi daerah bersama pemerintah setempat tahun 2015-2016.

Sedangkan pansus satunya menyangkut jaminan kesehatan baik di rumah sakit maupun puskesmas, setelah adanya rekomendasi yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Beny Latumahina kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya Rabu (26/4/2017).

Dijelaskan, khusus pansus tentang ganti rugi daerah, itu juga merupakan rekomendasi BPK. “Ya, pansus tersebut akan bekerja melihat temuan BPK yang belum diselesaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke,” ujarnya.

“Memang kita belum melihat nilai kerugian sesungguhnya. Tadi pagi, Inspektorat telah diundang dalam pertemuan, hanya tidak hadir. Karena masih ada urusan dengan BPK di Jayapura. Sehingga dewan tetap melanjutkan sidang pembentukan pansus sekaligus mulai bekerja,” tegasnya.

Diharapkan pemerintah merespon sungguh-sungguh temuan BPK. Sehingga pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, tak mengalami persoalan dikemudian hari.

Loading...
;

Berkaitan dengan jaminan kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas, sesuai hasil temuan BPK, belum ada pemberian pelayanan maupun monitoring secara rutin. Ini juga ditindaklanjuti dewan dalam pansus.

Anggota DPRD Merauke lainnya, Moses Jeremias Kaibu membenarkan ada dua pansus yang dibentuk.

“Kita sudah diberikan tugas dan tanggungjawab bekerja. Dengan demikian, harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan selesai tepat waktu dan ada rekomendasi yang ditindaklanjuti kepada pemerintah setempat,” tutur Moses. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top