HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

DPRD Merauke dianggap hanya menuai masalah

Kantor DPRD Merauke di Jalan Brawijaya – Jubi/Frans L Kobun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Bimtek dianggap sia-sia dan hanya menghamburkan uang rakyat. Tidak semua anggota DPRD Merauke menjabat kembali pada periode mendatang.

TINDAKAN DPRD Merauke kembali membuahkan polemik. Agenda bimbingan teknis (bimtek) yang mereka ikuti di Jakarta dianggap hanya pemborosan. Itu lantaran masa tugas mereka tidak lama lagi berakhir.

“Apa yang mereka lakukan (bimtek) tidak akan bermanfaat buat masyarakat. Itu hanya menghambur-hamburkan uang menjelang akhir masa jabatan mereka,” kata tokoh warga Marind, Harry Ndiken, kepada Koran Jubi, Minggu (28/7/2019).

Bimtek diikuti seluruh dari 30 anggota DPRD Merauke. Kegiatan itu dianggap Ndiken hanya dijadikan modus untuk plesiran. Selama ini pun hasil kunjungan kerja atau studi banding para wakil rakyat tersebut tidak pernah ada tindaklanjutnya buat masyarakat.

“Kenyataannya memang seperti itu. Dewan (DPRD Merauke) selama ini tidak pernah berpihak kepada (kepentingan) rakyat,” tegas Ndiken.

Dia meminta hal tersebut menjadi catatan penting bagi anggota terpilih DPRD Merauke. Mereka harus total dalam memperjuangkan dan mengemban amanah rakyat.

Loading...
;

“Saya berharap wakil rakyat periode mendatang tidak seperti sebelumnya. Mereka harus bekerja untuk kepentingan orang banyak, bukan malah mengumpulkan kekayaan,” ujarnya.

Ndiken berkeras menolak apa pun alasan dan tujuan DPRD mengikuti bimtek di Jakarta. Walaupun kegiatan tersebut merupakan program resmi dan telah diagendakan saat jauh hari, dia tetap keberatan.

“Lebih baik waktunya dimanfaatkan untuk mengunjungi kampung-kampung. Biar mereka bisa melihat langsung kehidupan masyarakat,” tegas Ndiken.

Dia menilai berjibun permasalahan yang dihadapi warga di kampung saat ini. Sebagai penyambung aspirasi masyarakat, DPRD sepatutnya memperjuangkan perbaikan kehidupan pada masyarakat di akar rumput tersebut.

Peningkatan kapasitas

Wakil Ketua DPRD Merauke Beny Latumahina menjelaskan mereka mengikuti bimtek untuk memperkuat kapasitas kelembagaan. Itu disesuaikan dengan fungsi alat kelengkapan dewan masing-masing.

Baca juga  Sekolah yang berinisiatif meringankan beban orangtua

“Bimtek telah diprogramkan pada jauh hari sebelum Pemilu 2019. Saat itu, belum diketahui para anggota dewan saat ini terpilih kembali atau tidak untuk periode berikutnya,” kata Benny mengonfirmasi Koran Jubi melalui telepon.

Dia mengatakan bimtek juga sekaligus menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja legislatif selama lima tahun terakhir.

“Misalnya, hubungan antara fraksi dan komisi. Itu perlu dievaluasi.”

Hubungan kerja internal lain yang juga turut dievaluasi, menurut Benny ialah fraksi maupun komisi dengan badan musyawarah, dan badan kehormatan (BK). Dia menilai fungsi BK DPRD Merauke selama ini masih belum berjalan optimal.

“BK dalam menjalankan tugas mungkin belum tegas. Bisa jadi teguran lisan sudah diberikan kepada anggota DPRD (bermasalah), tetapi teguran tertulis belum,” ujarnya.

Ketidakoptimalan fungsi BK, lanjut Benny lantaran minimnya kasus. Namun, mereka sebenarnya juga bisa menindak anggota DPRD yang sering mangkir saat rapat.

Badan musyawarah (bamus) maupun badan anggaran (bangar) DPRD Merauke, dinilainya juga belum berfungsi sebagaimana mestinya. Bamus, misalnya belum optimal mendiskusikan program kerja bersama fraksi. Adapun Bangar dianggap belum optimal dalam membedah anggaran daerah. (*)

Editor: Aries Munandar

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa