Follow our news chanel

Previous
Next

DPRD Merauke didesak perdakan hak kesulungan Marind

Papua
Warga Marind melaksanakan tradisi gelar tikar adat di DPRD Merauke, pekan lalu - Jubi/Frans L Kobun.

Papua No.1 News Portal | Jubi

Merauke, JubiWakil Ketua Lembaga Masyarakat Adat Marind-Imbuti Hendrikus Hengky Ndiken mendesak DPRD Merauke membuat peraturan daerah mengenai hak kesulungan Orang Marind. Aturan hukum tersebut untuk menjamin afirmasi atau pengutamaan warga adat setempat dalam bursa pencalonan pada Pemilu maupun Pilkada Merauke.

“Kalau semua menginginkan negeri ini aman dan damai, segera godok dan sahkan perda tersebut. Ketentuan itu (akan) menjadi acuan (dasar hukum dalam penerapan hak kesulungan),” kata Ndiken, Selasa (1/9/2020).

Ndiken menegaskan mereka tidak melarang warga lain mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, tetapi harus proporsional. Partai politik harus memberikan kesempatan lebih luas kepada Orang Marind untuk menjadi anggota DPRD Merauke.

Keterwakilan kaum adat tersebut dianggapnya penting untuk menyuarakan aspirasi warga asli setempat. “faktanya sekarang ialah (kursi) di DPRD Merauke didominasi (kaum) pendatang.” ujarnya.

Ndiken berharap DPRD Merauke segera mengagendakan rapat untuk membahas peraturan daerah tentang hak kesulungan Orang Marind. “Kami juga tak mau  ribut terus. Semboyan Izakod Bekai, Izakod Kai (satu hati, satu tujuan) memiliki makna sangat mendalam. Semua orang harus memahami (makna) itu.”

Ketua DPRD Merauke Benjamin Latumahina mendukung usulan Ndiken. Dia berjanji akan membahasnya dalam pertemuan internal kedewanan. “Apa yang disampaikan itu (diusulkan Ndiken) akan segera ditindaklanjuti, setelah  pertemuan bersama seluruh anggota dewan (DPRD Merauke).” (*)

 

Loading...
;

Editor: Aries Munandar

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top