Follow our news chanel

DPRD Merauke sepakat dana hearing tak digunakan

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Merauke, Jubi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke telah sepakat tidak menggunakan dana hearing saat melakukan kunjungan ke kampung maupun distrik untuk berdialog bersama masyarakat.

“Kita merespon apa yang disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait surat yang dikirim ke Bawaslu RI untuk penundaan penggunakan dana hearing,” kata anggota DPRD Kabupaten Merauke, Heribertus Silubun kepada wartawan Senin (15/10/2018).

Untuk diketahui, dana hearing yang diterima 30 anggota DPRD Merauke, nilainya sangat fantastis. Ketua DPRD menerima dana hearing sebesar Rp 150 juta/bulan. Sedangkan dua wakil ketua, masing-masing menerima Rp 120 juta. Sementara 27 anggota DPRD lain memperoleh Rp 100 juta tiap bulan.

Lebih lanjut Heribertus mengatakan dalam asas-asas hukum terdapat aturan bersifat umum dan khusus. Untuk kunjungan angggota DPRD Merauke terdapat tiga item yakni monitoring, sosialisasi peraturan perundang-undangan, serta hearing dan dialog.

“Oleh karena sekarang kita masuk masa kampanye, dimana ada aturan khusus yang mengatur. Sehingga segala aturan bersifat umum yang dipandang bertentangan dengan aturan bersifat khusus, harus ditunda,” katanya.

Lalu, jelas Silubun, dalam aturan kampanye, semua anggota dewan dilarang membagi barang maupun uang.

Loading...
;

“Memang dalam kegiatan hearing, ada biaya transportasi bagi masyarakat yang hadir dalam pertemuan. Sehingga diambil langkah untuk tak dilakukan lagi,” tegasnya

Namun demikian, kunjungan dewan lain berupa monitoring wajib dilaksanakan seperti biasa. Karena diakhir tahun dewan perlu melihat langsung penyelenggaraan APBD maupun pengelolaan dana kampung.

Ditanya surat yang dikirim ke Bawaslu RI, Silubun menegaskan sesungguhnya dengan memahami pemberlakuan aturan yang bersifat khusus, tak perlu Bawaslu Merauke melayangkan surat lagi. Cukup dengan melakukan koordinasi kembali bersama pimpinan dewan.

Seorang intelektual Marind, Harry Ndiken, menegaskan DPRD Merauke harus tahu diri dan tak menggunakan kesempatan mengumpulkan uang di saat masa tugas akan berakhir tahun depan.

Kan DPRD Merauke telah ada gaji dan tunjangan. Masa harus menerima dana tiap bulan yang nilanya sangat fantastis berkisar antara Rp 100 juta sampai Rp 150 juta,” tegasnya. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top