Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

DPRD Mimika tak ada anggaran, Legislator Papua: Saya tidak yakin

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Sekretaris komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Mathea Mamoyao menyatakan tidak yakin dengan adanya informasi dari masyarakat yang menyebut DPRD Mimika menyatakan tak ada anggaran untuk melakukan berbagai agenda kerja, termasuk dalam merancang sebuah Peraturan Daerah (Perda).

"Kalau dibilang (DPRD Mimika) tak ada anggaran, saya tidak percaya. Bagaimana DPRD Mimika melaksanakan tugas dan fungsinya jika seperti itu," kata Mathea Mamoyao via teleponnya, Kamis (25/10/2018).

DPRD Mimika tak ada anggaran, Legislator Papua: Saya tidak yakin 1 i Papua

Menurutnya, sebagai utusan dari daerah pemilihan III diantaranya Mimika dan anak asli salah satu suku di Mimika, ia prihatin dengan kondisi Kabupaten Mimika sekarang.

Katanya, dalam beberapa kali kunjungan kerjanya ke Mimika, ia melihat roda pemerintahan di kabupaten tersebut tak maksimal.

"DPRD juga berperan dalam baik dan buruknya pelayanan pemerintahan di daerah. Jika penyelenggaraan pemerintahan tak maksimal, peran DPRD perlu dipertanyakan," ujarnya.

Katanya, ini menandakan dana di Kabupaten Mimika tak dikelola secara baik, padahal Mimika adalah kabupaten di Papua yang memiliki Pendapaan Asli Daerah (PAD) dan APBD dengan nominal paling besar.

Loading...
;

Ia berharap, DPRD, bupati, wakil bupati dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mimika, dapat melihat berbagai masalah yang ada agar masyarakat dapat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah.

"Meski PAD dan APBD Mimika paling besar dari kabupaten (kota) lain di Papua, namun justru terjadi defisit anggaran. Di Mimika memang banyak masalah," katanya.

Belum lama ini salah satu anggota DPRD Mimika, Karel Gwijangge mengatakan, banyak program di kabupaten itu yang tak terlaksana lantaran tidak ada anggaran. 

Katanya, APBD Mimika tahun anggaran 2018, hanya digunakan untuk membayar hutang daerah. Hutang itu muncul lantaran pada tahun anggaran 2017, pembahasan APBD Mimika menggunakan Peraturan Bupati (Perbup).

"Akibatnya penggunaan anggaran dibatasi. Kami mau kunjungan kerja tidak bisa. Membahas Perda saja tidak dapat dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) karena tak ada anggaran," kata Karel Gwijangge belum lama ini. (*) 

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top