DPRD Nabire ajukan Raperda Penanganan Konflik Sosial

Raperda Konflik Sosial di Nabire, Papua
Para anggota DPRD Nabire berfoto bersama dosen IPDN, Muhadan Labolo dalam penjaringan aspirasi Raperda Penanganan Konflik Sosial di Nabire, Jumat (25/06/2021). – Jubi/Titus Ruban

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi – Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bapemperda DPRD Nabire menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan Konflik Sosial. Pada Jumat (25/6/2021), Bapemperda DPRD Nabire menjaring aspirasi masyarakat untuk mendapatkan masukan atas rancangan peraturan daerah itu.

Penjaringan aspirasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanganan Konflik Sosial berlangsung di Café Lostamasta, Nabire, Papua.  Sejumlah pemangku kepentingan penanganan konflik sosial turut diundang dalam penjaringan aspirasi itu, termasuk Kepala Kepolisian Resor Nabire, Komandan Distrik Militer 1705/Nabire, dan sejumlah tokoh adat.

“Kami undang berbagai pihak untuk berdiskusi dan memberi masukan terkait rancangan pasal-pasal dalam raperda itu,” ujar Ketua Bepemperda DPDR Nabire, Sambena Inggeruhi, Jumat.

Inggeruhi menyatakan para kepala suku dan tokoh adat merupakan pemangku kepentingan penting dan sering terlibat penyelesaian konflik sosial di Nabire. Sebagai tokoh adat, mereka memahami persoalan dan situasi yang terjadi dalam berbagai bentuk konflik sosial.

Nantinya, semua masukan dan pendapat dalam penjaringan aspirasi itu akan menjadi acuan dalam pembahasan Raperda Konflik Sosial. Inggeruhi menyatakan DPRD Nabire juga akan menjaring aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan yang lain, mengingat masyarakat di Nabire sangat heterogen.

Baca juga: Nabire memerlukan regulasi daerah untuk penanganan konflik sosial

“Itu yang ingin kami wujudkan sebagai lembaga representasi rakyat di Nabire. [Raperda] itu murni inisiatif DPDR Nabire. Kami rasa, harus ada pertemuan lagi untuk menyaring lebih banyak saran [dan] pendapat,” ungkapnya.

Loading...
;

Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Muhadan Labolo selalu tim ahli penyusunan Raperda Konflik Sosial menyatakan DPRD Nabire wajib mempertahankannya rancangan yang diajukannya di depan publik. Untuk itu, DPRD Nabire harus membahas substandi yang akan diatur dengan berbagai pemangku kepentingan penanganan konflik sosial. “Sebagai perancang, kami butuh masukan dari berbagai pihak guna perbaikan dan tambahan,” ujar Labolo.

Ia menjelaskan potensi konflik selalu ada, baik dalam bentuk konflik antar individu maupun konflik antar kelompok. Labolo menegaskan tugas Negara adalah  memenuhi hak asasi warganya,maupun mengendalikan dan menangani konflik sosial yang terjadi agar tidak meluas.

Menurutnya, Raperda Konflik Sosial yang diajukan DPRD Nabire merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Reperda Konflik Sosial yang diajukan DPRD Nabire mencakup masalah pencegahan dan penghentian konflik, serta pemulihan pasca konflik.

Raperda itu terdiri dari 10 bab, dengan 53 pasal dan penjelasannya. “Sekali lagi, bila ada masukan lain, kami sangat butuh, baik penambahan maupun perbaikan,” ujar Labolo. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top