Follow our news chanel

DPRP kritisi profesionalisme kepolisian di Papua

Ilustrasi penembakan di Papua
Ilustrasi penembakan - IST
Ilustrasi penembakan di Papua
Ilustrasi penembakan – IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Penangkapan seorang berinisial ST oleh anggota Kepolisian Resort Mimika pada hari Rabu (26/5/2020) dikritisi oleh Yunus Wonda, Wakil Ketua I Dewan perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Yunus Wonda mengkritik anggota kepolisian yang menurutnya tidak bisa bersikap profesional hingga harus menembak ST sebelum ditangkap.

 

“Ini menunjukan ketidak profesionalan kita (kepolisian) di Papua dalam menangani suatu masalah atau kasus. Kita harus bisa pastikan tidak ada satu peluru yang harus ditembakan di tubuh masyrakat asli Papua atau non Papua. Kecuali dalam tanda kutip,” ujar Yunus Wonda kepada Jubi, Kamis (28/5/2020) mengkritisi penangkapan ST yang mengakibatkan ST harus dibawa ke Rumah Sakit setelah ditangkap.

ST sendiri ditangkap polisi karena dituding telah melakukan penghinaan terhadap Kapolda Papua, Irjenpol Paulus Waterpauw melalui media sosial.

Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP M Burhanudin Yusuf Hanafi kepada wartawan mengatakan ST ditangkap di Kuala Kencana karena melakukan ujaran kebencian dan melanggar Undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Saat akan ditangkap, pemilik akun facebook Wendanak Nggembu ini menurut Kasat Reskrim mencoba melarikan diri sehingga harus dilumpuhkan dengan tembakan di kaki kanan. Saat ini ST sedang menjalani pengobatan akibat tembakan tersebut.

ST juga dituduh menyebarkan hoax di media sosial karena memberikan informasi yang berseberangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Loading...
;

Selain ST, Kasat reskrim mengatakan polisi juga menangkap satu orang lainnya yang kemudian berstatus saksi atas kasus ST ini.

Meski demikian, Wonda menegaskan masyarakat yang diduga melawan hukum, seperti ST ini seharusnya ditangkap degan cara yag baik dan proses hukum.

“Dengan begitu,semua orang yang menggunakn media sosialbisa sadar untuk tidak menggunakan media sosial untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum,” kata Wonda.

Mike Himan, pengacara HAM Papua yang tinggal di Jakarta sepakat bahwa profesionalisme kepolisian di Papua harus dikritisi.

“Kritik perlu dilakukan untuk menekan tindakan sewenang-wenang polisi. Sebab, dalam penegakan hukum harus ada kontrol,” kata Himan.

Menurutnya, penangkapan terhadap seseorang harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). HAM yang menjadi dasar setiap orang untuk mendapat perlakuan wajar. Walaupun seseorang telah melakukan perbuatan tindak pidana, ia harus diperlakukan sebagai pribadi yang tidak bersalah selama belum ada keputusan pengadilan (Presumption of Innocent) meskipun berdasarkan bukti-bukti yang ada ia bersalah. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top