Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

DPRP, MRP dan gubernur diminta upayakan pengembalian tujuh tapol ke Papua

Para tapol Papua di Kalimantan Timur. - Dok. Humas Polda Papua
DPRP, MRP dan gubernur diminta upayakan pengembalian tujuh tapol ke Papua 1 i Papua
Para tapol Papua di Kalimantan Timur. – Dok. Humas Polda Papua

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota DPR Papua, Laurenzus Kadepa meminta DPR Papua (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Gubernur Papua mengupayakan pemindahan tujuh tahanan politik atau tapol Papua yang kini ditahan di Polda Kalimantan Timur (Kaltim).

Penahanan tapol Papua yakni, Buchtar Tabuni, Agus Kosay, Fery Kombo, Alexander Gobay, Steven Itlai, Hengki Hilapok dan Irwanus Uropmabin dipindahkan ke Kaltim sejak 4 Oktober 2019.

DPRP, MRP dan gubernur diminta upayakan pengembalian tujuh tapol ke Papua 2 i Papua

Polda Papua menyatakan faktor keamanan menjadi salah satu alasan pemindahan para tapol ini. Polisi khawatirkan jika ketujuh tersangka makar dalam demonstrasi mengecam ujaran rasisme di Kota Jayapura pada 29 Agustus 2019, disidangkan di Papua dapat menimbulkan hal-hal yang dapat mengganggu keamanan.

“Saya mendukung keinginan keluarga dan penasihat hukum agar ketujuh tersangka menjalani sidang di Papua. Pascapemindahan para tersangka beberapa bulan lalu, saya minta kepada Polda Papua agar mereka dipulangkan. Akan tetapi belum ditanggapi,” kata Laurenzus Kadepa via teleponnya kepada Jubi, Senin (16/12/2019).

Katanya, aparat keamanan kini menyatakan situasi Papua telah kondusif. Mestinya tak ada alasan untuk tidak mengembalikan para tapol ini ke Papua dan menjalani persidangan.

Selain itu lanjutnya, keluarga para tahanan mesti butuh uang, tenaga dan waktu jika ingin menghadiri proses sidang para tapol tersebut di Kaltim.

Loading...
;

“Apa lagi ini suasana Natal. Ini menjadi pertimbangan kami. Penegakan hukum ini mesti sesuai aturan dan mempertimbangkan berbagai aspek. Saya pernah mengirim pesan singkat ke Kapolda dan Gubernur Papua, namun belum ditanggapi,” ujarnya.

Kadepa juga menilai, ketujuh tapol Papua tersebut hanya korban dari rangkaian ujaran rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, pertengahan Agustus lalu.

Sementara itu, salah satu penasihat hukum tapol di Kaltim dari Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua yang memberikan pendampingan hukum, Emanuel Gobai mengatakan kejaksaan telah menyatakan berkas perkara ketujuh tersangka telah lengkap.

Ia mengatakan, kini ada tiga orang penasihat hukum dari Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua yang berangkat ke Kaltim.

“Kami tegaskan kepada Kajari dan Kajati Papua segera kembalikan tapol Papua untuk proses di Pengadilan Negeri Jayapura,” kata Emuel Gobai. (*)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top