Categories: PolhukamFeatures

DPRP: RDP Otsus itu hak MRP, bukan urusan Kapolda Papua dan kepala daerah

Papua No.1 News Portal

Jayapura, Jubi – Dewan Perwaklian Rakyat Papua (DPRP) menegaskan, rapat dengar pendapat rakyat (RDP) dengan agenda membahas pelaksanaan efektivitas Otonomi Khusus (Otsus) dari Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan perintah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 77.

RDP itu akan dilaksanakan selama dua hari, 17-18 November 2020 di lima wilayah adat yakni Lapago, Tabi, Saireri, Anim Ha, dan Meepago

“Sehingga apapun yang akan disampaikan rakyat Papua akan disampaikan kepada DPR atau pemerintah oleh MRP setelah disimpulkan. Oleh karena, biarkan rakyat yang menyampaikan apa yang dirasakan selama 20 tahun berjalan Otsus, bukan diambil alih oleh kepala daerah, apalagi keluaran maklumat dari Kapolda Papua,” ujar Laurenzus Kadepa anggota Komisi I DPR Papua.

Menurutnya, maklumat Kapolda Papua Nomor Mak/I/2020 tentang rencana RDP pada masa Pandemi Covid-19 dinilai masih ada diskriminatif . Pasalnya MRP menjalankan sesuai amanah UU Otsus Tahun 2021 Pasal 77. Dia menegaskan nasib Otsus ada di tangan rakyat orang asli Papua (OAP).

“Kenapa ada maklumat Polda Papua terkait dengan pelaksanaan rapat dengar pendapat tentang Otsus Papua. Kenapa dibatasi jika lembaga Majelis Rakyat Papua itu hanya menjalankan tugasnya sesuai amanah UU Otsus Tahun 2021 (pasal 77), dan itu tentunya bukan rahasia lagi bahwa nasib Otsus ada di tangan rakyat orang asli Papua,” ujar Laurenzus Kadepa kepada Jubi, Minggu, (15/11/2020).

Kadepa juga membandingkan di Jakarta beberapa hari yang lalu mana kala ribuan masa dari Front Pembela Islam (FPI) menjemput Muhammad Rizieq Shihab, tokoh  FPI di bandara Soekarno-Hatta, namun Polri tidak membatasi dan tidak mengeluarkan maklumat, karena ancaman penyebaran Covid-19 terbesar banyak di Jakarta.

“Kami ini wakil rakyat. Kami tidak mungkin tidur terhadap apa yang terjadi di masyarakat kita. Di Papua selalu ada diskriminasi. Mahasiswa mau bicara masalah Otsus dan persoalan rakyat selalu dibubarkan paksa dengan alasan masa pandemi Covid19. Surat ijin aksi selalu dipersoalkan,” ujarnya.

Contoh lain, kelompok lain dengan agenda penolakan terhadap UU Omnibus Law, peresmian stadion PON dan kegiatan lain dibebaskan jalan. “Semua ini tidak beres. Saya minta keadilan benar-benar ditegakkan tanpa pandang kelompok merah atau putih. Mari segera evaluasi diri dan evaluasi institusi juga evaluasi negara,” kata politikus Partai Nasdem ini.

Anggota Komisi I DPR Papua lainnya, Amos Edowai juga berkata sama. Menurut Edowai, semua pihak biarkan rakyat curhat kepada MRP sebagai representasi kultural asli Papua, biarkan MRP laksanakan tugas pokoknya bertemu, bertatap muka dan menerima pendapat dari rakyat Papua.

“Jangan ada pihak yang larang-larang. Sesuai UU 21 Tahun 2001 hanya satu yang terwujud yakni Perdasus tentang pembentukan MRP. Kalau kita larang, akan muncul hal baru yang kita tidak inginkan, sehingga OAP sebagai rakyat warga Negara Indonesia apapun pendapat mereka sampaikan kepada negara,” ujar Amos.

Menurut dia, biarkan rakyat di lima wilayah adat angkat bicara. Bukan kepala daerah dan Kapolda yang atur.

“Rakyat mau minta Otsus juga terserah, mau kembalikan atau hentikan Otsus juga terserah, itu semua kembali kepada rakyat saja,” katanya tegas.

“Yang penting adalah MRP dan rakyat asli Papua di lima wilayah adat bisa duduk bicara dan simpulkan sama-sama secara aman dan damai.Soal penentuan nasib sendiri di Papua bukan hal baru, setiap ganti Presiden Indonesia selalu mereka (rakyat) minta kok. Apa yang hal baru,” ungkap politisi PKB ini.

RDP Otsus ia menegaskan, adalah tugas pokok MRP dan DPRP, kepala daerah dan Kepolisian tidak ada sangkut paut dan tidak punya hak. Mereka tidak bisa melarang RDP Otsus.

“Saya minta para Bupati, Wali Kota, Kapolda dan Pangdam wajib baca dan pahami secara baik pasal 77 UU 21 Tahun 2001 itu. Kita hanya tunggu apa keputusan MRP dan rakyat. Kalau ada kepala daerah atau TNI dan Polri larang, ya kita pertanyakan ini ada apa? Siapa yang bermain, siapa yang perintah, siapa yang tusuk. Di Jakarta orang sampaikan bebas, walaupun masa pandemic Covid-19. Di Papua ini kenapa larang-larang,” katanya tegas.

Sekretaris Fraksi Bangun Papua DPR Papua Alfred Freddy Anouw meminta kepada MRP agar jangan libatkan aparat keamanan selama berlangsungnya RDP. Sebab bagi dia, RDP bukan urusan TNI dan Polri, tapi bersentuhan langsung dengan rakyat Papua.

“Saya minta jangan libatkan TNI dan Polri dalam RDP nanti. Kalau butuh pengamanan cukup libatkan tua-tua adat di semua daerah, pasti mereka jaga dan terjamin,” kata Anouw.

Dia meminta agar RDP dilaksanakan di tempat terbuka. Agar semua lapisan masyarakat bisa saksikan, lihat dan dengar apa saja yang akan dibicarakan dalam kegiatan itu. (*)

Editor: Syam Terrajana

Abeth You

Recent Posts

Telkomsel hadirkan To the POIN Festival

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi - Menjelang perayaan Natal 2020 dan…

2 hours ago

Strategi Mendagri wujudkan target partisipasi pemilih

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – KPU bersama pemerintah telah menargetkan…

2 hours ago

Warga keluhkan kondisi jalan dan pemanfaatan dana desa

Papua No.1 News Portal | Jubi Merauke, Jubi – Warga mengalami kesulitan memasarkan hasil bumi…

11 hours ago

Terkait suap Wahyu Setiawan, KPK kembali didesak periksa Gubernur Papua Barat

Papua No. 1 News Portal | Jubi Manokwari, Jubi – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia…

11 hours ago

Merauke distribusikan logistik dan pengamanan pilkada

Papua No.1 News Portal | Jubi Merauke, Jubi – Komisi Pemilihan Umum Merauke mulai mendistribusikan…

13 hours ago

DPRD temukan banyak masalah pembangunan di Kabupaten Jayapura

Papua No.1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Komisi Hukum dan Pemerintahan DPRD Kabupaten…

14 hours ago