Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Dua fraksi DPRD Kepri walk out saat sidang paripurna kelengkapan dewan

Kursi senat – Jubi/pixabay.com
Dua fraksi DPRD Kepri walk out saat sidang paripurna kelengkapan dewan 1 i Papua
Kursi senat – Jubi/pixabay.com

Mereka menilai paripurna pembentukan AKD tersebut melanggar hukum, karena masih menggunakan tata tertib (tatib) DPRD Kepulauan Riau periode 2014-2019.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Tanjungpinang, Jubi – Farksi Gerindra dan Fraksi Hanura-PAN DPRD Provinsi Kepulauan Riau walk out atau meninggalkan ruangan saat sidang paripurna dengan agenda pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) periode 2019-2024. Mereka menilai paripurna pembentukan AKD tersebut melanggar hukum, karena masih menggunakan tata tertib (tatib) DPRD Kepulauan Riau periode 2014-2019.

Dua fraksi DPRD Kepri walk out saat sidang paripurna kelengkapan dewan 2 i Papua

“Pembentukan AKD ini harus memakai tatib yang baru untuk periode 2019-2024,” kata Ketua Fraksi Gerindra, Onward Siahaan, Senin, (14/10/2019).

Baca juga : Ini kronologi anggota DPRD Surabaya walk out sidang paripurna

Tak sesuai kesepakatan, Gubernur Papua “walk out” dari rapat dengan Inalum

Bahas Anggaran Pilkada, Anggota Banggar Walk Out

Loading...
;

Menurut Siahaan, Tatib yang baru sudah dikirim dan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri sejak seminggu yang lalu. DPRD seharusnya menunggu tatib itu rampung, baru dilanjutkan dengan membentuk AKD.

“Tatib itu rampung paling lama 15 hari. Kenapa harus terburu-buru membentuk AKD. Ini pasti ada yang tak beres,” ujar Siahaan mempertanyakan.

Ia mengancam akan melaporkan hal ini ke Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, jika pembentukan AKD tetap disahkan oleh DPRD melalui paripurna.  Ia juga tidak menutup kemungkinan akan mebawa persoalan itu ke lembaga Peradilan Tata Usaha Negara.

Anggota Fraksi Hanura, Uba Ingan Sigalingging, minta pembentukan seluruh AKD harus menunggu tatib DPRD Kepulauan Riau yang baru. Ia beralasan pembentukan AKD akan menjadi dasar keabsahan seluruh rangkaian kedinasan DPRD dan mengandung pertanggung jawaban hukum di kemudian hari.

“Kami sepakat dengan Gerindra, bila pembentukan AKD ini tetap dilanjutkan. Kami akan gugat ke PTUN,”  kata Uba. (*)

Editor : Edi Faisol

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top