HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Dua gubernur Tanah Papua perlu pulangkan tapol rasisme

tapol papua
Empat dari 17 terdakwa yang dikeluarkan dari Polda Papua, Selasa, 28 Januari 2019. Jubi/Ist
tapol papua
Empat dari 17 terdakwa yang dikeluarkan dari Polda Papua, Selasa, 28 Januari 2019. Jubi/Ist

Oleh: Aleksius G.

Di tengah wabah virus corona atau Covid-19 sebaiknya pemerintah memulangkan para tahanan politik (tapol) Papua korban rasisme yang masih ditahan di Jakarta, Kalimantan Timur, Papua dan Papua Barat. Hal ini penting mengingat dampak penyebaran virus ini begitu luas dan cepat.

Perkembangan terakhir kasus Covid-19 seperti dirilis laman covid19.go.id per 27 Maret 2020, pukul 11.39 WIB, menyebutkan bahwa 893 orang sudah positif corona di Indonesia, 35 orang lainnya sudah sembuh, dan 78 orang meninggal dunia.

Pemerintah pusat terlanjur mengeluarkan pernyataan tentang belanja obat pencegahan virus ini di Cina pekan lalu sebanyak sembilan ton. Hingga kini penulis belum mendapatkan informasi tentang pembagian obat pencegahan ke wilayah-wilayah, termasuk Papua.

Pemerintah pusat pun telah mengintruksikan agar membatasi aktivitas keramaian dan meliburkan aktivitas demi mencegah penyebaran virus corona ini. Pemerintah Provinsi Papua pun telah menetapkan lockdown untuk beberapa wilayah adat seperti Lapago, Meepago dan Ha Anima dan juga dilakukan pembatasan sosial sesuai kesepakatan bersama dalam rapat Forkopimda yang dipimpin Gubernur Papua, Lukas Enembe, 24 Maret 2020.

Provinsi Papua Barat nampaknya mengambil langkah dan kebijakan berbeda. Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan tidak memberlakukan lockdown bagi penerbangan dan pelabuhan karena pertimbangan ekonomi. Mandacan beralasan, bahwa menghentikan penerbangan ke wilayah ini mesti dipikirkan dampaknya bagi masyarakat.

Alasan Gubernur Mandacan merujuk pada kondisi ekonomi wilayah yang dipimpinnya yang disebut sudah goyah, nilai tukar dolar naik, ditambah lockdown, maka akan memperparah keadaan jika penerbangan ditutup.

Loading...
;

Menurut Gubernur Dominggus Mandacan, instruksi dari Presiden Jokowi kepada seluruh gubernur di Indonesia adalah memperketat pengawasan bandara dan pelabuhan, termasuk mereka yang terinfeksi Covid-19 atau dalam pemantauan.

“Papua Barat tetap melanjutkan instruksi dari pemerintah pusat, semua fasilitas yang ada agar dimaksimalkan dan masyarakat setempat tetap menjaga kesehatan dan memproteksi diri dari corona covid-19,” ujarnya seperti dilansir sejumlah media.

Sepertinya terjadi diskomunikasi antarkedua pimpinan daerah di Tanah Papua (Papua dan Papua Barat) untuk menyelamatkan nyawa manusia. Gubernur Papua Barat semestinya mengambil langkah tepat untuk menyelamatkan nyawa manusia meski tidak melakukan lockdown.

Keputusan pemerintah pusat justru mengingatkan kepada masing-masing pimpinan daerah, agar mencegah penyebaran virus corona yang sudah mewabah dan mematikan, dengan melakukan penertiban dengan “libur nasional” selama 14 hari, dan pembatasan sosial, seperti di tempat-tempat keramaiaan, dan lain-lain.

Hemat penulis, sikap dan kebijakan pimpinan daerah lebih penuh dan mereka berhak untuk memberlakukan lockdown, karena penyebaran atau penularan virus corona sangat cepat dan singkat.

Pemerintah Papua Barat juga perlu mempetimbangkan fasilitas kesehatan; berapa jumlah dokter spesialis penyakit dalam di Papua Barat yang bisa menangani pasien Covid-19.

Alangkah baiknya Pemerintah Papua Barat juga mempertimbangkan semua sisi sebelum terjadi banyak kematian. Pemerintah harus mengutamakan nyawa manusia daripada kepentingan ekonomi.

Di tengah situasi pandemi virus corona di Indonesia dan dunia, dua pimpinan daerah di Tanah Papua—Gubernur Papua dan Papua Barat—mestinya mempertimbangkan juga nyawa warganya yang didakwa pasal makar akibat demo menolak rasisme pada 2019 silam. Kini mereka ditahan di Jakarta, Kalimantan Timur, Papua dan Papua Barat.

Mereka yang ditahan di tengah pandemi virus ini berisiko terjangkit jika tidak dilakukan pengawasan ketat terhadap kunjungan ke rumah tahanan atau rutan. Kecuali itu, Gubernur Papua dan Papua Barat harus memastikan bahwa kondisi kesehatan warga Papua yang ditahan baik dan bagaimana memulangkan mereka.

Proses persidangan mereka yang ditahan kini tidak berjalan normal karena wabah virus corona. Tahanan di Rutan Kalimantan Timur (Balikpapan) Jakarta dan Papua berjumlah di atas seribu orang.

Para tahanan tidak mengetahui apakah pengunjung terjangkit atau terpapar corona, sehingga hal ini harus dipikirkan baik. Jika salah satu tahanan terjangkit corona, maka tidak mustahil penyebarannya begitu cepat dan membuat ribuan orang lainnya terjangkit, apalagi kondisi rumah tahanan yang begitu sumpek atau dijejali warga binaan.

Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat harus duduk bersama dan mencari cara bagaimana memulangkan para tahanan politik korban rasisme. (*)

Penulis adalah mahasiswa Papua di Jayapura

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa