Follow our news chanel

Previous
Next

Dua raperda dibahas di luar jadwal dewan

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura, Mosses Kallem, saat menunjukkan berita acara pengesahan dua raperda - Jubi/Engel Wally
Dua raperda dibahas di luar jadwal dewan 1 i Papua
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura, Mosses Kallem, saat menunjukkan berita acara pengesahan dua raperda – Jubi/Engel Wally

Sentani, Jubi – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, Moses Kellem, mengatakan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kerjasama Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Bandar Udara Sentani dan Pengembangan Keolahragaan Daerah yang diuji publik beberapa hari lalu, di luar jadwal DPRD Kabupaten Jayapura.

Kallem menyebutkan awal pembahasan dua raperda ini dilaksanakan bertepatan dengan Bimbingan Teknis (bimtek) APBD 2020 yang dilaksanakan di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga sudah memperingatkan staf ahli DPRD Kabupaten Jayapura, Profesor Abdurahman, agar tidak melakukan pembahasan terhadap dua raperda tersebut. Tetapi keinginan dari Ketua Bapemperda, Eliab Ongge, sehingga dilakukan pembahasan dan uji publik.

“Saya yang buka kegiatan Bimtek APBD 2020 di Hotel Ibis Jakarta. Sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Jayapura tidak hadir, termasuk Wakil Ketua II,” ujar Mosses, saat ditemui di Sentani, Jumat (4/10/2019).

Secara aturan, kata Kallem, Bimtek APBD 2020 dan pembahasan soal raperda tidak bisa disatukan karena mata anggarannya berbeda. Pembahasan dua raperda ini seharusnya dilakukan pada pembahasan raperda non APBD. Artinya pembahasannya akan dilakukan pada awal tahun 2020 dan sudah menjadi kewenangan DPRD yang baru. Berita acaranya sudah ditandantangani oleh Wakil Ketua II dan juga Bupati Jayapura.

“Dewan saat ini sudah berada pada masa akhir jabatan, kenapa proses pembahasannya berjalan cepat sekali. Saya lihat ada indikasi terhadap nilai anggaran dua raperda ini sebesar Rp498 juta yang ingin diperoleh di akhir masa jabatan mereka,” ungkapnya.

Menurutnya, yang harus dilakukan terhadap dua raperda ini adalah diberikan kewenangan kepada DPRD yang baru untuk dibahas serta ditetapkan pada awal tahun 2020.

“Dua raperda ini urgensinya di mana, raperda ini hanya untuk melahirkan uang Rp498 juta saja. Saya akan laporkan hal ini kepada pihak berwajib karena ada pihak-pihak yang bermain dengan anggaran daerah,” tegasnya.

Loading...
;

Sementara itu Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, ketika dikonfirmasi terkait persoalan ini, mengaku dirinya sangat berterima kasih kepada DPRD Kabupaten Jayapura yang telah membahas dan melakukan uji publik dua raperda tersebut.

“Dua raperda inisiatif DPRD kita hormati. Kalau ini untuk kepentingan atau kebutuhan masyarakat dan sudah direncanakan dan ada dananya, silakan saja. Satu proses yang penting adalah melalui uji publik. Saya beri apresiasi raperda inisiatif DPRD ini sesuai kebutuhan yang mendesak,” pungkasnya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top