TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Dugaan penyiksaan aktivis KNPB Merauke dilaporkan ke Komnas HAM Perwakilan Papua

Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua
Koordinator Litigasi Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua, Emanuel Gobay SH MH menyerahkan laporan kasus dugaan penyiksaan aktivis KNPB Merauke kepada Komnas HAM Perwakilan Papua. - Dok. Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua selaku kuasa hukum 13 aktivis Komite Nasional Papua Barat atau KNPB Merauke mengadukan dugaan penyiksaan klien mereka ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Rabu (17/2/2021). Koalisi meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI turun tangan menyelidiki dugaan penyiksaan itu.

Melalui siaran pers tertulisnya pada Jumat (19/2/2021), Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua menyatakan laporan mereka kepada Komnas HAM Perwakilan Papua itu menindaklanjuti putusan hakim tunggal Ganang Hariyudo Prakoso SH dalam perkara praperadilan nomor 1/Pid.Pra/2021/PN.MRK. “Putusan itu mengatakan dugaan … perbuatan melawan hukum, kekerasan maupun penyimpangan dengan segala macam bentuknya .. harus dibuktikan lebih … dengan membuat pengaduan kepada Sentra Pelayanan Kepolisian dan … akan ditindaklanjuti secara terpisah oleh Divpropam Polri,” demikian siaran pers Koalisi yang ditandatangani Koordinator Litigasi Koalisi, Emanuel Gobay SH MH.

Koalisi menyatakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat keamanan dari Polres Merauke terhadap 13 aktivis KNPB Merauke dalam penangkapan yang terjadi 13 Desember 2020 lalu telah diketahui Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey. “Fakta tindakan itu dibenarkan oleh Frits Ramandey selaku Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua usai melihat aktivis KNPB Merauke yang ditahan Kepolisian Resort (Polres) Merauke. … Mereka yang diduga mendapat penganiayaan karena ada luka di kepala dan di belakang …,” demikian siaran pers Koalisi.

Baca juga: Saksi ahli: penangkapan 14 aktivis KNPB Merauke ilegal

Koalisi mengungkapkan kronologi dugaan penyiksaan 13 aktivis KNPB Merauke, yang berawal dari penangkapan yang dilakukan aparat Kepolisian Resor Merauke pada 13 Desember 2020. Anggota brimob turun dari mobil dengan keadaan siap dan langsung mengepung kantor Sekretariat [KNPB Merauke] tanpa memperlihatkan surat tugas maupun surat penangkapan, dan menangkap Zakarias Yakobus Sraun, Piter Wambon, Robertus Landa, Kristian Yandum, Michael Bunop, Elia Kmur.

“Selanjutnya mereka diperintahkan untuk membuka baju dan tidur dengan keadaan tengkurap di atas tanah, lalu mereka dipukul dengan menggunakan rotan kemudian diinjak-injak. Pada saat itu tangan mereka masing-masing diikat dengan menggunakan klem. Setelah itu, keenam anggota KNPB diperintahkan naik di mobil dalmas dan duduk berbaris dibawah lantai mobil sambil menghadap muka ke depan dan dibawah langsung ke Polres Merauke untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah tiba di Polres Merauke, di dalam sel Rutan Polres Merauke masih melancarkan pemukulan terhadap Kristian Yandum dan … Michael Bunop,” demikian siaran pers Koalisi.

Koalisi menilai aparat Kepolisian Resort Merauke yang diduga melakukan penyiksaan itu telah melanggar Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Sipil dan Politik (Konvenan Sipil dan Politik) dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Impelementasi Satandar dan Pokok Pokok Hak Asasi Manusia dalam Tugas Tugas Polri.

Koalisi juga menyatakan telah meminta penyidik Polres Merauke untuk memenuhi hak atas kesehatan 13 aktivis KNPB Merauke, termasuk dengan memohon pembantaran Kristian Yandum. Koalisi mengungkap bagaimana penyidik Polres Merauke mengabaikan permohonan pembantaran, hingga akhirnya Kristian Yandum dilarikan ke rumah sakit pada 8 Februari 2021.

“Koalisi … mendapatkan kabar dari keluarga klien bahwa kondisi kesehatan Kristian Yandum dalam rumah tahanan Polres Merauke terganggu. Pasca sidang putusan praperadilan kuasa hukum 13 (tiga belas) orang aktivis KNPB Merauke pada tanggal 26 Januari 2021, [Koalisi] mengajukan surat pembantaran … agar Kristian Yandum diobati secara serius di rumah sakit, namun pengajuan itu tidak ditanggapi pihak penyidik … Pada tanggal 9 Februari 2021, keluarga Kristian Yandum mendatangi rumah tahanan Polres Merauke, untuk memastikan kondisi kesehatannya. Di Rutan Polres Merake, keluarga mendapatkan informasi bahwa pada 8 Februari 2021 kurang lebih jam 20.18 WIT malam Kristian Yandum dibawah ke Rumah Sakit Angkatan Laut …Sampai di sana, keluarga melihat Kristian Yandum sedang tidur lemas dan dipasang oksigen tanpa infus. Beberapa waktu selanjutnya, penyidik Polres Merauke mengantar surat pembantaran dan keterangan dokter tentang akan dilakukan ronsen pada tanggal 10 Februari 2021 pada pukul 09.00 WIT,” demikian siaran pers Koalisi.

Baca juga: Penangkapan 13 aktivis KNPB Merauke dinilai munculkan masalah baru

“Permintaan kuasa hukum 13 aktivis KNPB Merauke kepada penyidik Polres Merauke untuk memenuhi hak atas kesehatan pada bulan Desember 2020, hingga pengajuan Surat Permohonan Pembantaran khusus untuk  Kristian Yandum pada tanggal 13 Januari 2021, sampai dengan tanggal 8 Februari 2021, menunjukan fakta penyidik mengabaikan perintah Pasal 58 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [atau KUHAP]. … Fakta ini menunjukan penyidik Polres Merauke … melanggar perintah tindakan penahanan harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip dan standar internasional HAM…,” demikian siaran pers Koalisi.

Selain melanggar KUHAP, perlakuan terhadap 13 aktivis KNPB itu dinilai Koalisi melanggar Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia, Konvenan Sipil dan Politik, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. “Tindakan [terhadap] aktivis KNPB Merauke secara langsung menunjukan nihilnya komitmen penegakan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Satandar dan Pokok Pokok Hak Asasi Manusia dalam Tugas Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Polres Merauke,” demikian siaran pers Koalisi.

Pengaduan Koalisi kepada Komisi Nasional HAM Perwakilan Papua itu terdaftar dalam Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Nomor : 009/STTP-HAM/II/2021 tertanggal 17 Februari 2021. Koalisi meminta Komnas HAM RI dan Komnas HAM Perwakilan Papua segera menindaklanjuti laporan mereka. “Kami menegaskan kepada Komnas HAM RI Pusat Cq Komnas HAM RI Perwakilan Papua segera memastikan komitmen Polres Merauke Dalam menjalankan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang tentang Implementasi Satandar dan Pokok Pokok Hak Asasi Manusia dalam Tugas Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas kasus 13 (tiga belas) orang aktivis KNPB sesuai dengan perintah Pasal 89 ayat (3) huruf a, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” demikian siaran pers Koalisi. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending


Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us