Follow our news chanel

Dukung Perdasus pemulihan korban, Komnas HAM Perempuan temui MRP

Komnas Perempuan menemui pimpinan Majelis Rakyat Papua di Jayapura, Papua, Rabu (17/7/2019).
Dukung Perdasus pemulihan korban, Komnas HAM Perempuan temui MRP 1 i Papua
Komnas Perempuan menemui pimpinan Majelis Rakyat Papua di Jayapura, Papua, Rabu (17/7/2019).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Rombongan komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menemui pimpinan Majelis Rakyat Papua di Jayapura, Papua, Rabu (17/7/2019). Kunjungan itu merupakan bentuk dukungan Komnas Perempuan terhadap upaya pelaksanaan Peraturan Daerah Khusus atau Perdasus Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemulihan Hak Perempuan Orang Asli Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Rombongan komisioner Komnas Perempuan itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah. Yuniyanti menyatakan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga yang memperjuangkan hak orang asli Papua menyambut dukungan Komnas Perempuan bagi pelaksanaan Perdasus Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemulihan Hak Perempuan Orang Asli Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Perdasus pemulihan korban) itu.

Yuniyanti mengatakan sejak disahkan dan diundangkan pada 2011, Perdasus pemulihan korban itu belum memiliki aturan pelaksanaan. Komnas Perempuan mendorong penyusunan peraturan gubernur tentang pemulihan korban, agar Perdasus pemulihan korban berlaku efektif.

Ia berharap peraturan gubernur tentang pemulihan korban itu dapat segera diberlakukan, karena pemulihan perempuan yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sangat penting. “Kami mengapreasiasi MRP, karena Ketua MRP serius mengawal hal itu,”ungkap Yuniyanti.

Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan saat ini Pemerintah Provinsi Papua sudah memiliki rancangan peraturan gubernur tentang pemulihan korban. Menurut Murib, pembahasan rancangan itu sedikit tersendat, akan tetapi MRP terus mendorongnya melalui Panitia Khusus (Pansus) Pokok-pokok Pikiran MRP.

“Saya sudah memutuskan, Pansus Pokok-pokok Pikiran MRP yang menangani itu. MRP akan menjadikan pembahasan itu agenda prioritas,” kata Murib.

Loading...
;

Murib menyatakan MRP akan melibatkan banyak pihak untuk memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan gubernur itu, agar pembahasan rancangan peraturan gubernur itu cepat selesai. “Kami undang semua komponen memberikan pembobotan, dan segera diserahkan kepada Gubernur Papua. [Rancangan peraturan gubernur itu harus segera selesai] supaya korban [yang tersebar di banyak kota dan ] kabupaten itu menjadi perhatian pemerintah kabupaten/kota,” kata Murib. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top