Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Gustaf Kawer: Dukungan bagi 7 Tapol bisa membawa perubahan untuk Papua

Tapol Papua
Direktur Perkumpulan Advokat HAM atau PAHAM Papua, Gustaf Kawer bersama tujuh Tapol Papua - Jubi/Dok. PAHAM Papua

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Tim Koalisi Penegakan Hukum dan HAM Papua, Gustaf Kawer selaku penasehat hukum tujuh tahanan politik Papua menilai majelis hakim yang mengadili tujuh kliennya telah bersikap netral sehingga memutus hukuman yang jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Kawer menyatakan semangat dukungan berbagai pihak bagi tujuh tahanan politik Papua bisa membawa perubahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah Papua, termasuk berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

Hal itu disampaikan Kawer menanggapi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan bagi tujuh tahanan politik (Tapol) Papua yang dibacakan di Balikpapan pada Rabu (17/6/2020). “Kami menyampaikan terima kasih, sebab hakim netral sehingga putusan itu [lebih] rendah [dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum]. Seandainya hakim tidak netral, saya yakin putusannya tidak akan berubah [dari yang dituntut jaksa],” kata Kawer di Jayapura, Rabu.

Ketujuh tahanan politik (tapol) Papua itu adalah para mahasiswa dan aktivis yang ditangkap dan diadili pasca gelombang demonstrasi memprotes tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.  Mereka adalah Wakil Ketua II Badan Legislatif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Buchtar Tabuni, Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay, Ketua KNPB Mimika Steven Itlay, Presiden Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Alexander Gobay, serta Fery Bom Kombo, Hengky Hilapok, dan Irwanus Uropmabin.

Gustaf Kawer: Dukungan bagi 7 Tapol bisa membawa perubahan untuk Papua 1 i Papua

Baca juga: Aksi plester mulut 30 mahasiswa dan pelajar tuntut pembebasan tujuh tapol

Dalam  persidangan yang digelar PN Balikpapan pada 2 Juni 2020 dan 5 Juni 2020, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut ketujuh Tapol itu dengan hukuman penjara antara lima tahun hingga 17 tahun. Buchtar Tabuni dituntut hukuman paling berat, 17 tahun penjara. Sementara Steven Itlay dan Agus Kossay masing-masing dituntut 15 tahun penjara. Alexander Gobay dan Fery Kombo masing-masing dituntut 10 tahun penjara. Sedangkan Irwanus Uropmabin dan Hengky Hilapok masing-masing dituntut hukuman lima tahun penjara.

“Irwanus Uropmabin dan Hengky Hilapok yang dituntut hukuman 5 tahun penjara [ternyata] divonis 10 bulan penjara. Alexander Gobay dan Fery Kombo dituntut hukuman 10 tahun penjara, [tapi] divonis 10 bulan penjara. Kemudian Ketua Umum KNPB Pusat Agus Kossay, dan Ketua KNPB Mimika Steven Itlay dituntut 15 tahun penjara, divonis 11 bulan penjara. Ketua II Legislatif ULMWP Buchtar Tabuni dalam dituntut [jaksa] 17 tahun penjara, dan divonis 11 bulan oleh majelis hakim,” kata Gustaf Kawer.

Menurut Kawer, dengan menggunakan pasal makar untuk mendakwa dan menuntut kliennya, JPU menggunakan kekuatan penuh untuk menjebloskan tujuh Tapol Papua ke dalam penjara. Melihat dari fakta hukum di persidangan itu, Kawer menilai ketujuh kliennya bisa divonis bebas. Pasalnya, pembuktian di pengadilan tidak berkesesuaian dengan dakwaan JPU.

Loading...
;

Baca juga: Demonstrasi mahasiswa tuntut pembebasan tanpa syarat 7 Tapol Papua berlangsung damai

“Aksi mereka tidak menyerang negara, [atau] menyerang kepala pemerintah, atau memisahkan diri dari NKRI. Mereka berdemonstrasi lantaran martabatnya dihina. Itu terbukti dalam keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh penasehat hukum. Sementara saksi ahli yang dihadirkan JPU sama sekali tidak mengungkapkan perbuatan makar oleh tujuh tahanan politik ini,” katanya.

Kawer mengatakan gelombang dukungan bagi ketujuh Tapol merupakan semangat masyarakat yang melihat diskriminasi rasial yang dialami orang Papua.  Gerakan itu muncul pasca tuntutan JPU yang menuntut tujuh Tapol Papua dengan hukuman berat, dan gerakan dukungan itu muncul dengan kuat. “Dukungan [bagi tujuh Tapol Papua] datang dari berbagai macam daerah, di Papua, [di tingkat] nasional dan internasional,” kata Kawer.

Kawer  mengatakan dukungan dari masyarakat, elit lokal, nasional, sampai yang ada di luar negeri adalah potret bagus untuk membawa Papua ke arah yang lebih baik. “Saya pikir semangat itu [harus] dipelihara, bukan saja [menjelang] vonis, tapi untuk mendorong masyarakat bawah hingga ke elit-elit Papua agar mendorong pembebasan. Semangat itu [bisa dirawat] untuk mengubah semua hal di Papua. Misalnya, pelanggaran HAM, diskriminasi, juga persoalan persoalan masa lalu yang terjadi. Mari kita selesaikan [semua persoalan itu] bersama,” katanya.

Baca juga: Solidaritas mahasiswa Papua lakukan aksi damai, Hengky Hilapok divonis 10 bulan penjara

Ia menilai persidangan ketujuh Tapol berlangsung lama, sebab mereka ditangkap antara tanggal 6 – 17 September 2019, lalu dipindahkan ke Kalimantan Timur. Persidangan mereka baru dimulai pada Februari 2020, dan pada Maret tertunda oleh semakin meluasnya pandemi Covid-19. Proses persidangan baru dilanjutkan secara daring mulai 14 April 2020, hingga akhirnya diputus pada Rabu.

Sebelumnya Ketua II Legislatif ULMWP, Bucthar Tabuni mengatakan tidak sependapat dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan dirinya terbukti bersalah melakukan makar. Akan tetapi, Tabuni belum memutuskan apakah ia akan mengajukan banding atas atas putusan yang dijatuhkan majelis hakim pada Rabu 17 Juni 2020 itu.

Dalam sidang pembacaan putusan pada Rabu, majelis hakim yang dipimpin hakim ketua Sutarmo bersama hakim anggota Agnes Hari Nugraheni dan Bambang Condro Waskito menyatakan Tabuni terbukti bersalah melakukan pidana makar, dan menjatuhkan hukuman 11 bulan penjara. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada 2 Juni 2020, yang meminta Tabuni dihukum 17 tahun penjara atas pidana makar.

Baca juga: Saat Persipura melawan “teriakan rasis,” di medan laga

Buchtar Tabuni menyatakan dirinya tidak bersalah melakukan makar. Ia menyatakan dirinya tidak pernah tahu menahu barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan perkaranya.

“Saudara Yafet Bunai ambil barang bukti dari mana, parang, panah segala macam itu?” kata Tabuni kepada majelis hakim dalam sidang pembacaan putusan perkaranya.

Advokat Anum Siregar selaku penasehat hukum Tabuni juga menyampaikan kepada majelis hakim bahwa ia dan kliennya akan menimbang dulu untuk menerima atau menolak putusan. “Majelis hakim yang mulia, kami pikir-pikir dulu,” kata Siregar  saat ditanya majelis hakim. Majelis hakim memberi waktu tujuh hari bagi Tabuni bersama penasehat hukumnya untuk menyatakan menerima vonis itu, atau mengajukan banding.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top