Follow our news chanel

Previous
Next

Ekonom kritik Pilkada, antara hak politik dan hidup

pilkada, papua, pegaf, pegunungan arfak
ilustrasi Pilkada Serentak 2020 – Jubi/fin.co.id

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Ekonom senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini mempertanyakan pemilihan kepala daerah digelar pada tahun ini. Ia beralasan Pilkada serentak hanya akan berisiko memicu penularan Covid-19 .

Didik menyebut pemerintah sebetulnya gagal menangani pandemi Covid-19 dari sisi kesehatan yang dilakukan selama hampir 8 bulan. Hal tersebut terhitung sejak Covid-19 pertama kali mewabah di Indonesia.

Baca juga : Penyelenggara Pilkada di Jatim terpapar Covid-19 

Ahli Epidemiologi ingatkan ancaman penyebaran Covid-19 saat Pilkada serentak 

Pandemi Covid-19, Pemprov ini tak sanggup menambah anggaran Pilkada

Dibanding negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Selandia Baru, hingga Korea Selatan, kasus positif Covid-19 di Indonesia masih terus meningkat dan tidak ada tanda-tanda kurva akan menurun.

Loading...
;

“Ini artinya pemerintah gagal melindungi rakyatnya berdasarkan UUD 1945 ayat 4. Sudah gagal, pemerintah menjalankan Pilkada, di mana lebih dari 100 juta orang akan memilih,” kata Didik, Kamis, (1/10/2020).

Ia menilai seharusnya tugas pemerintah sekarang menangani pandemi Covid-19 dengan serius. Ia juga yakin angka kematian akibat Covid-19 riilnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang dicatat oleh pemerintah.

Tapi dengan memaksakan penyelenggaraan Pilkada 2020, menurut Didik pemerintah semakin menjerumuskan masyarakat ke dalam kematian massal yang lebih banyak. Rakyat menjadi tidak dilindungi dengan alasan hak politik. (*)

Editor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top