HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Elit politik Meepago diminta stop bicara pemekaran

Foto ilustrasi. - IST
Foto ilustrasi. – IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Majelis Rakyat Papua utusan Gereja Kemah Injil Papua asal Wilayah Adat Meepago, Pdt Nicolas Degey menyatakan pembentukan Provinsi Papua Tengah yang diperjuangkan elit politik Meepago tidak mendapat dukungan dari masyarakat adat dan tokoh gereja setempat. Gagasan itu dinilai tidak akan mengubah kehidupan masyarakat di Papua.

Hal itu dinyatakan Pdt Nicolas Degey di Jayapura, Papua, Selasa (3/12/2019). Ia meminta elit politik Meepago stop bicara pemekaran Provinsi Papua ataupun pembentukan Provinsi Papua Tengah. “Masyarakat Meepago tidak inginkan [pembentukan] Provinsi Papua Tengah,” kata Nicolas Degey kepada jurnalis Jubi, Selasa.

Degey menyatakan masyarakat memiliki pengalaman yang membuat mereka menyadari pemekaran dan pembentukan daerah otonom baru (DOB) membuka peluang penghancuran yang lebih parah terhadap masyarakat. Pembentukan DOB justru kerap menjadi jalan utama untuk merampas hak masyarakat adat.

Pembentukan DOB juga kerap disusul dengan penambahan satuan teritorial aparat keamanan, menambah jumlah Kodam, Polda, Korem, Kodim, Polres, bahkan Koramil atau Polsek. Pembentukan DOB juga cenderung menambah jumlah kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

“[Pembentukan DOB] menjadi pintu militerisasi. [Pembentukan DOB juga menjadi] pintu pelanggaran hak asasi manusia, akibat kehadiran militer dan investasi. Itu artinya pemekaran tidak membawa harapan hidup bagi orang Meepago,”ungkapnya.

Degey menyatakan berbagai dampak pembentukan DOB mengacam nilai-nilai kehidupan masyarakat adat. Masyarakat akan kehilangan tanah adat, hutan ulayat, dan menimbulkan kerusakan lingkungan maupun kehidupan masyarakat adat. “Investasi akan mengeser semua nilai-nilai hidup. Otomatis masyarakat tidak punya harta karun yang abadi [seperti tanah ulayat],” kata Degey.

Loading...
;

Oleh karena itu, Degey mendesak elit politik Meepago berhenti memperjuangkan pembentukan Provinsi Papua Tengah. “Elit yang usahakan pemekaran melalui berbagai cara berhenti dulu, sebelum ada kesempatan bersamaan antara masyarakat, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Gubernur Papua,” katanya.

Ia meminta elit politik Meepago akan bersikap bijak. Jika terjebak untuk berfikir untuk hari ini belaka, pemekaran Provinsi Papua dan pembentukan DOB hanya membangun outopia kesejahteraan yang berujung kepada marginalisasi dan kemiskinan. Degey mengingatkan marjinalisasi dan kemiskinan akan menjadi sumber konflik baru, bahkan bisa menjadi sumber pemberontakan.

“[Daripada memakai ungkapan] ‘siapa lagi kalau bukan kita, kapan lagi kalau bukan sekarang’, [elit politik Meepago seharusnya] bicara harapan hidup dan masa depan terbaik anak cucunya. Kalau paksakan pemekaran, [di] lapangan [akan terjadi] konflik, terjadi pelanggaran HAM. Siapa lagi yang [akan] bertanggung jawab?” kata Degey bertanya.

Direktur Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) mengatakan perlu kerendahan hati elit Papua untuk merangkul dan memikirkan bersama nasib masyarakat adat dengan investasi.

Direktur Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA), Odizeus Beanal juga mengharapkan kerendahan hati elit Papua untuk memikirkan dampak investasi terhadap masyarakat adat Papua. “Orang Papua, terutama para bupati, gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua merangkul masyarakat, bicara hak masyarakat adat,”ungkap Beanal kepada jurnalis Jubi di Jayapura, 18 November 2019 lalu.

Beanal mencontohkan nasib Suku Amungme menjadi masyarakat adat yang paling terdampak aktivitas PT Freeport Indonesia (PTFI). Odizeus Beanal menyatakan ada banyak hak masyarakat adat yang tidak pernah dibicarakan, padahal mereka menjadi kelompok yang paling terdampak aktivitas PTFI. Hak yang terabaikan itu termasuk hak atas kebun dan hutan ulayat yang telah menjadi lahan tambang, hak atas lingkungan yang telah mengalami perubahan atau kerusakan akibat berbagai aktivitas PTFI, seperti pembuangan tailing ataupun aktivitas lainnya.

“Pemerintah sudah dapat 51 persen saham [PTFI], dikelola PT Inalum. Akan tetapi, mereka tidak pernah pikirkan hak-hak kami [sebagai kelompok paling terdampak aktivitas PTFI,” kata Beanal

Anggota DPR Papua kursi pengangkatan periode 2014 – 2019, John NR Gobai, mengatakan dirinya sependapat jika pemenuhan hak masyarakat adat pemilik tambang harus dirampungkan sebelum pemerintah pusat menjalankan pemekaran Provinsi Papua. “Kalau saya ditanya, jangan bicara pemekaran dulu, bicara hak masyarakat sekitar tambang dulu,” kata Gobai.

Gobai menyatakan pembicaraan itu sepertinya sederhana, akan tetapi penting demi masa depan masyarakat adat Suku Amungme, Kamoro, dan masyarakat adat lain di Papua. “[Masa] pemerintahan itu ada batasnya, [masa izin] Freeport ini ada batas. Setelah Freeport pergi, bagaimana [nasib] masyarakat adat? Tanah dan lingkungan itu kehidupan dan surganya [masyarakat adat]. Karena itu, saya mau semua harus duduk berunding. Pemerintah, Freeport dan masyarakat adat harus berunding,” kata Gobai. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa