HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Elsham: Jokowi “naik kelas” di Papua

Ilustrasi, pengungsi Nduga, Dok/Jubi
Anak-anak pengungsi asal Kabupaten Nduga yang berada di Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya sedang makan di tempat pengungsian mereka. Jubi/Foto Dok. Allah Tabuni

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Papua menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi “naik kelas” selama memimpin Indonesia sejak periode pertama hingga awal periode kedua tahun ini.

“Kenaikan kelas” yang disematkan kepada Presiden ketujuh RI ini beralasan. sebab Jokowi dianggap berhasil dalam pemberantasan korupsi, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi dan lajunya investasi. Mantan Wali Kota Surakarta dan Gubernur DKI ini bahkan sudah 12 kali berkunjung ke Papua.

Meski demikian, Elsham Papua beranggapan bahwa Presiden Jokowi yang berasal dari kalangan sipil ini lupa atau pura-pura lupa terhadap janjinya terhadap penegakan HAM Papua.

Direktur Elsham Papua Pdt. Matheus Adadikam kepada Jubi di Jayapura, Jumat (21/2/2020) melalui keterangan persnya mengatakan, 26 Desember 2014 saat perayaan natal nasional di Jayapura, Presiden Jokowi berjanji akan menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi di Papua. Lalu pada 31 Juli 2017 saat pertemuan dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) di Istana Merdeka sang presiden juga mengatakan akan menyelesaikan pelanggaran HAM yang masih terjadi di Papua.

Di sisi lain, Elsham Papua juga menilai terjadi diskriminasi dalam penanganan terhadap pengungsi di Papua, khususnya di Nduga, 2018. Berikut pengungsi atau korban amuk massa di Wamena 23 September 2019.

Penembakan di Nduga pada Desember 2018 menyebabkan ada warga sipil yang tewas hingga mengakibatkan orang tua lanjut usia, perempuan, dan anak-anak mengungsi ke wilayah lain di luar Nduga.

Loading...
;

“Dalam pengungsian banyak jiwa meninggal dunia karena sakit dan kelaparan. Para penyintas dari Kabupaten Nduga ini terbukti tidak menerima pelayanan kemanusiaan seperti yang dilakukan Pemerintah Pusat ketika kerusuhan terjadi di Wamena, 23 September 2019 sebagai kelanjutan dari peristiwa rasisme yang pecah di Surabaya 16 Agustus 2019. Para pengungsi Wamena dengan segera ditangani dan didukung oleh fasilitas seperti penerbangan dari Wamena ke Sentani,” katanya.

Dia melanjutkan bahwa terjadi proses hukum yang diskriminatif terhadap orang Papua yang menjadi korban rasisme dan persekusi 16 dan 17 Agustus 2019 di Jawa Timur.

Penanganan dan proses hukum terhadap para tersangka terkesan rasis dan diskriminatif. Para pemicu kasus rasis menjalani proses hukum dengan hukuman minimal. Syamsul Arifin (divonis bebas), Tri Susanti (7 bulan penjara) dan Andrea Ardiansyah didakwa (10 bulan penjara). Kemudian dua terdakwa pelaku pembunuhan Evert Mofu tanggal 30 Agustus 2019 di Jayapura, Nasrul dan Irwan (divonis 3 tahun penjara).

“Ini merupakan salah satu bukti pemberlakuan hukum yang diskriminatif terhadap orang asli Papua yang menjadi tersangka,” katanya.

Dia juga menyoroti pernyataan elite-elite di Indonesia, yang dianggap diskriminatif dan rasis terhadap orang Papua. Dia mencontohkan, Jenderal Purn. Hendro Priyono, seperti diberitakan media online pada 27 Desember 2019, menyebut anggota TPN-OPM sebagai tikus hutan.

Lalu Menkopolhukam Mahfud M.D. yang mengatakan bahwa laporan kasus Nduga yang disampaikan aktivis dan pengacara HAM Veronica Koman dianggap sampah. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw juga, mengatakan laporan yang diserahkan Veronica Koman tentang 57 tapol dan 243 korban sipil yang tewas di Nduga tidak benar.

Adadikan menilai pernyataan-pernyataan para elite itu menyulut kemarahan bagi orang Papua dan penghinaan terhadap korban.

Maka dari itu, pihaknya mendesak Pemerintah Pusat untuk memberi akses kepada lembaga kemanusiaan internasional untuk melakukan pelayanan kemanusiaan bagi pengungsi Nduga, mengembalikan pengungsi Nduga dan Intan Jaya, dan mendesak Pemerintah Pusat, menepati janji segera mengundang Komisioner Tinggi HAM PBB untuk mengunjungi Indonesia dan hadir ke Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pihaknya juga mendesak Pemerintah pusat membuka akses kepada jurnalis (lokal, nasional dan internasional) dan penggiat HAM untuk masuk ke daerah-daerah konflik di Papua, serta menghentikan proses pengadilan bagi 7 tapol Papua di Balikpapan, Kalimantan Timur. (*)

Editor: Syam Terrajana

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa