TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

ELSHAM Papua minta proses hukum terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dihentikan

papua
Tangkapan layar dialog daring Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang dianggap mencemarkan nama baik Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. (Sumber: YouTube Haris Azhar)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jubi, Jayapura – Lembaga studi dan advokasi hak asasi manusia, ELSHAM Papua, minta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, segera mencabut laporan dan tuntutan terhadap Haris Azhar (aktivis HAM) dan Fatia Maulidiyanti (Koordinator Kontras),  dan Kapolri segera menghentikan proses hukum terhadap dua aktivis tersebut.

Hal ini tertuang dalam rilis pers yang diterima redaksi Jubi, Senin (28/3/2022).

Direktur ELSHAM Papua, Pdt. Matheus Adadikam, S.Th, mengatakan dari hasil kajian mendalam atau penelitian Koalisi Bersihkan Indonesia telah mengungkapkan keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan dan pensiunan jenderal serta para pejabat lainnya bahkan keluarga Cendana, bahwa mereka terbukti terlibat dalam bisnis pertambangan di Indonesia dan Blok Wabu  Intan Jaya Papua.

“Disebut dengan jelas sebagai sasaran korporasi yang telah turut melahirkan konflik kekerasan bersenjata yang berkepanjangan di wilayah-wilayah tersebut,” kata Pdt Matheus Adadikam.

ELSHAM Papua berpendapat bahwa hasil kajian Koalisi Bersihkan Indonesia yang kemudian dipublikasikan inilah yang mengakibatkan kedua aktivis digiring menjadi tersangka dan menuju ke pengadilan.

ELSHAM Papua juga berpendapat bahwa tindakan yang mendorong Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke proses hukum merupakan tindakan yang memalukan pihak Luhut Binsar Pandjaitan dan nama-nama pejabat yang disebutkan dalam laporan tersebut dan juga mempermalukan institusi kepolisian di republik ini.

“Tugas utama Polri adalah menjaga keamanan, melindungi, dan mengayomi rakyat atau warga negara Indonesia tanpa pandang bulu. Bahwa dalam kasus terlapornya Sdr. Haris Azhar dan Sdri. Fatia, ELSHAM Papua menduga kuat polisi berpihak melindungi para pejabat negara dan politisi di negara ini daripada melindungi dan mengayomi masyarakat akar rumput serta para aktivis yang berjuang membela hak-hak kebanyakan mereka yang suaranya tidak didengar,” katanya.

Baca juga: Pemanggilan paksa Fatia dan Haris dinilai sebagai bentuk kesewenangan polisi

Pdt Adadikam menambahkan polisi di Indonesia tidak diamanatkan untuk membela dan melindungi pejabat negara dan politisi karena jabatan dan pengaruh mereka. Bahwa polisi yang baik dan benar yaitu polisi yang menjunjung tinggi hukum, kebenaran, dan keadilan dalam melaksanakan tugasnya, sesuai UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 13.

“Melalui banyak kasus yang terjadi termasuk kasus ini, bahwa istilah ‘hukum tajam ke atas  dan tumpul ke bawah’  terjadi dengan jelas di Indonesia,” katanya.

“Rakyat Indonesia tentu akan bangga dan ingin melihat polisi yang bersih, berwibawa, dan profesional karena menjunjung tinggi hukum, kebenaran, dan keadilan serta tidak berpihak pada pejabat saja melainkan adil untuk semua warga negara Republik Indonesia,” pungkasnya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us