Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Empat suku besar lembah Grime deklarasi ganti rugi PLTA Orya

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Sentani, Jubi – Rencana masyarakat adat lembah Grime Nawa memalang pusat pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Orya, di Genyem, kabupaten Jayapura, urung dilakukan. Sebagai gantinya, mereka membuat deklarasi ganti rugi yang dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo.

Deklarasi yan diprakarsai perwakilan masyarakat empat suku besar yang mendiami lembah Grime yakni suku Elseng, suku Namblong, suku Gresi, dan suku Orya, dilaksanakan di Genyem, Sabtu (14/10/2017).

Deklarasi dihadiri Wakil Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua, Hertog Waisimon, Dewan Adat Papua, Ferdinand Okoseray, ketua panitia deklarasi, Zeblum Waisimon, Kapolsek Kemtuk Gresi, Philip Klemen, dan perwakilan PT PLN (Persero) Wilayah Papua dan Papua Barat (WP2B), Oni Reba.

Koordinator bidang hukum panitia deklarasi, Laurens Yaung, menyampaikan masyarakat pemilik hak ulayat menuntut ganti rugi berdirinya lokasi PLTA Orya saat ini.

Laurens mengatakan inti dari deklarasi ini adalah msyarakat setempat minta Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi atau peraturan khusus ganti rugi garis sempadan sungai.

Mewakili masyarakat setempat, Laurens Yaung mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran lima anggota DPRD kabupaten Jayapura, yang merupakan representasi perwakilan lembah Grime, yang dinilainya kurang peduli atas aspirasi mereka.

Loading...
;

“Masyarakat kecewa padahal mereka diundang secara resmi pada acara ini, tapi tidak ada yang hadir dan menghargai undangan kami,” ungkapnya.

Wakil Ketua LMA Papua, Hertog Waisimon, menjamin hasil deklarasi ini akan dibawa kepada Presiden Jokowi untuk dibahas oleh staf khusus Presiden.

“Deklarasi ini merupakan yang pertama di Indonesia dan bisa dijadikan sebagai acuan,” katanya.

Dalam sambutannya di hadapan ratusan masyarakat, Hertog Waisimon mengatakan Presiden Jokowi menaruh perhatian khusus kepada masalah-masalah Papua lewat staf khusus Presiden, Lenis Kogoya.

“Jadi tidak boleh ada pemalangan, tapi harus lewat cara-cara yang profesional dan bermartabat. Karena masyarakat lembah Grime adalah orang-orang yang bermental baik dan intelek,” ucap Hertog Waisimon. (*)

 

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top